Solopos.com, SOLO– Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional RI atau ANRI setelah melakukan digitalisasi pemerintahan di The Sunan Hotel Solo, Rabu (6/9/2023).
Digitalisasi yang dilakukan Pemprov Sulawesi Barat adalah menjalankan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Platform itu disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelum dikelola ANRI.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Pemprov Sulawesi Barat menjadi salah satu pemerintah provinsi terbaik dalam menerapkan Srikandi dengan indikator, yakni surat masuk 22.471 dan surat keluar 22.842.
Zudan mengatakan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat Mei lalu. Dia menemui pelayanan publik terhambat akibat jarak antar daerah. Misalkan Mamuju-Jakarta dan Mamuju-Makassar.
“Pejabat melakukan perjalanan dinas itu rata-rata tiga hari sampai empat hari, otomatis tanda tangan basah dan cap tidak bisa dilakukan,” jelasnya ketika menampaikan paparan dihadapan perwakilan pemerintah daerah.
Zudan mengatakan menemui sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulawesi Barat. Dia mendorong jajarannya berpindah dari paradigma birokrasi lama ke birokrasi baru. Salah satunya menerapkan tanda tangan elektronik di sejumlah OPD pada 10 hari pertama.
“Ternyata mudah, ternyata enak, bisa bekerja dari manapun. Dan saya tak menuntut kehadiran eselon II dan eselon III di kantor, tidak, silakan bekerja dari manapun, rapat di manapun, yang penting kinerja dan outputnya pasti ada,” paparnya.
Menurut dia, seluruh OPD Pemprov Sulawesi Barat sudah menerapkan tanda tangan digital Juni 2023. Sejumlah pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat mulai menerapkan tanda tangan elektronik.
Sejumlah dampak positif menerapkan aplikasi Srikandi, adalah mempersingkat birokrasi dan waktu; penandatanganan surat bisa di mana saja; efisiensi anggaran pengadaan alat tulis komputer (ATK) dan ruang arsip; memudahkan penelusuran dokumen.
Selanjutnya fungsi kontrol dan trashing; mendorong pejabat untuk melek teknologi; pendistribusian surat langsung ke admin kementerian/lembaga dan Pemda tanpa kurir; dan tidak ada hari libur.
“Kalau Pemda atau kementerian atau lembaga yang belum menerapkan itu masih hidup di masa lalu. Jadi mari letakkan landasan birokrasi modern,” jelas dia.
Menurut Zudan, mendigitalisasi dokumen bisa membawa nama baik Indonesia di level internasional. Zudan membagikan pengalamannya ketika menjadi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2022.
Persiapan identitas kependudukan digital dan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara digital menjadi perhatian dunia internasional. Zudan mendapatkan penghargaan Honorable Mention dari lembaga internasional Future of Government Awards.
“Ternyata digitalisasi di Indonesia terutama Dukcapil itu dianggap salah satu yang terbaik di dunia, hanya kalah dengan Menteri Transformasi Digital Ukraina,” papar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
