Solopos.com, SOLO– Biaya untuk menjalankan program pembangunan Kota Solo mencapai Rp2,7 triliun pada 2025. Sedangkan pendapatan daerah sekitar Rp2 triliun. Ada selisih kekurangan pendanaan sekitar Rp700 miliar.
Hal itu mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solo 2025 di Harris Hotel Solo, Rabu (17/1/2024). Hadir para pemangku kepentingan, antara lain pihak birokrasi, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Forum itu berlangsung pukul 09.50 WIB sampai pukul 12.00 WIB. RKPD merupakan salah satu tahapan pembangunan. Pemkot Solo memakai sejumlah pendekatan dalam perencanaan yaitu top-down planning dan bottom-up planning.
Selain RKPD ada forum musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan sampai nasional. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa membuka forum RKPD.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solo Gatot Sutanto menjelaskan rekapitulasi pagu rancangan awal RKPD 2025 senilai Rp2.72.156.855.970,44.
Dinas Pendidikan Kota Solo menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki pagu anggaran terbanyak untuk rencana pembangunan yakni Rp585.204.987.000.
Kemudian Dinas Kesehatan Kota Solo Rp505.059.562.929. Dinas Perdagangan Kota Solo senilai Rp190.467.080.268. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo justru pagu anggarannya terkecil, yakni Rp7.259.440.000.
Sementata itu, proyeksi pendapatan Kota Solo 2025, yakni bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah Rp592 miliar, retribusi daerah Rp85.572.662.482, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18.781.755.883, dan lain-lain berupa PAD yang sah Rp144.708.143.254.
Kemudian ada pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.141.136.366.000 dan pendapatan transfer antar daerah Rp85.641.560.246.
Gatot menjelaskan sejumlah isu infrastruktur kota, yakni keterbatasan lahan untuk mengembangkan layanan perkotaan; tantangan memenuhi target ruang terbuka hijau (RTH) 20%.
Kemudian masalah ketertiban dan perubahan guna lahan yang tidak sesuai peruntukannya, misalkan pemanfaatan badan jalan untuk kegiatan ekonomi. Ada 3.447 rumah tidak layak huni di Kota Solo 2023 yang perlu ditangani; kolaborasi pembangunan terkait isu stunting, kawasan kumuh, dan kemiskinan.
Dukungan perbaikan dan pembangunan infrastruktur terhadap 17 prioritas pembangunan Kota Solo; pelestarian cagar budaya dan pengembangan pariwisata.
“Selanjutnya pengembangan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha di bidang prasarana kota, permukiman, dan pariwisata,” jelas Gatot.
Sedangkan isu pengembangan wilayah, kata Gatot, yakni pengembangan kerja sama dengan daerah sekitar di Soloraya meliputi prasarana dan sarana permukiman di perbatasan. Dan kerja sama sektor sumber daya air, pertanian, pemakaman, RTH, persampahan, drainase.
Pengembangan interkoneksi antara pusat dan sub pusat kegiatan, pemanfaatan moda transportasi publik, pengembangan jalur kereta api (KA Bandara dan KA rute Wonogiri), pengembangan angkutan barang, jalur lingkar kota khususnya sisi selatan.
Kemudian pengembangan dan perwujudan identitas kota yang mendukung Kota Solo sebagai kota budaya dan pariwisata.
Perkembangan kawasan perkotaan Solo melebihi batas administrasi kota dan keterpaduan rencana tata ruang kota dengan kawasan kabupaten di sekitar kota.
Kepala Bapenda Kota Solo Tulus Widajat menjelaskan butuh upaya tindak lanjut untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah supaya realistis. Belanja daerah menyesuaikan pendapatannya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
