Solopos.com, SRAGEN — Ada saja masalah yang dihadapi panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Puro, Kecamatan Karangmalang,. Sragen. Di saat tahapan pilkades sudah berjalan, memasuki penentuan daftar pemilih sementara, terjadi kekurangan biaya hingga Rp76,562 juta dari total kebutuhan Rp131,27 juta.
Pemerintah Desa (Pemdes) Puro bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades Puro, dan perwakilan calon kepala desa (cakades) harus berembuk membahas kekurangan dana pilkades tersebut. Rapat itu digelar Selasa (29/8/2023) tadi di Balai Desa Puro. Hasil dari rapat tersebut, kekurangan dana tersebut diupayakan ditutup dari bantuan pihak ketiga.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Ketua Panitia Pilkades Puro, Muhibin Tri Hardono, mengungkapkan kebutuhan anggaran pilkades mencapai Rp131.276.800. Sementara ketersediaan anggaran di Pemdes Puro dan bantuan dari Pemkab Sragen hanya terkumpul Rp54,7 juta.
“Rencana anggaran biaya (RAB) itu sudah disampaikan ke semua calon kades dan sudah disetujui. Bantuan dari Pemkab Sragen Rp10 juta. Padahal kebutuhan anggaran untuk logistik dan sebagainya masih banyak, sehingga kami menyampaikan ke pemerintah desa. Porsi anggaran paling besar untuk logistik senilai Rp29,97 juta dengan DPS sebanyak 8.658 pemilih. Kalau untuk honor ada patokan dari kabupaten. Untuk kekurangannya itu kami serahkan ke pemerintah desa. Kami hanya pelaksana saja, tidak menerima dana dari siapa pun,” ujar Muhibin.
Pelaksana tugas (Plt) Kades yang juga Sekretaris Desa Puro, Joko Widodo, menyampaikan salah satu cara untuk menutup kekurangan anggaran itu adalah meminta bantuan pihak ketiga. Panitian dilarang menarik dana dari cakades yang hanya ada dua, yakni Sri Hartati dan Suyanto.
“Intinya dari desa disiasati dengan mencari sumbangan sukarela dari pihak ketiga. Sumbangan itu nanti masuk ke APBDes dulu baru kemudian dikeluarkan. Semua anggaran desa harus melalui CMS bank. Nanti sumbangan itu masuk ke APBDes perubahan atau bagaimana masih akan dikonsultasikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nanti bisa lewat mekanisme musyawarah desa khusus,” ujar Joko.
Lebih lanjut, Joko menyampaikan tahapan Pilkades Puro sudah sampai pada penelitian dan pencermatan DPS. Data DPS itu disampaikan kepada kedua cakades, dan para ketua RT untuk dicermati. Baru pada 1 Septemer 2023 akan ada penetapan daftar pemilih tetap (DPT).
Supomo yang merupakan manager tim pemenangan cakades petahana, Suyanto, menyampaikan sukarelawan pendukung Suyanto akan iuran untuk menyukseskan pilkades. “Sukarelawan nanti menyumbang Rp56.562.500 untuk pilkades sehingga kami tidak membebani cakades nomor urut 2 [Suyanto]. Dari pihak cakades nomor urut 1 [Sri Hartati] juga tidak memberi bantuan. Kami sudah rapat sukarelawan dan siap menyumbang agar Pilkades Puro berjalan sesuai rencana untuk mendapatkan kades yang amanah,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
