Dua pekerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Wonogiri menata rontek-rontek tak berizin yang terjaring penertiban tim gabungan di kantornya, Jumat (3/8/2012). (Trianto Hery Suryono/JIBI/SOLOPOS)
WONOGIRI–Sekitar 200 media reklame berupa spanduk dan rontek dicopoti tim gabungan Pemkab Wonogiri karena tak berizin. Tulisan di media tersebut mayoritas memanfaatkan momentum Ramadan sebagai ajang promosi produk.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Pencopotan oleh anggota tim gabungan terdiri atas Satpol PP, DPPKAD dan Dishubkominfo dilakukan setelah pemilik tak memberi respon setelah diberitahu. Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Wonogiri, Teguh saat ditemui Solopos.com, dikantornya, Jumat (3/8/2012).
Didampingi Kabid Pendapatan DPKKAD Wonogiri, Sutikno, Teguh menjelaskan, hari raya agama, tahun baru dan Ramadan sering dimanfaatkan pemilik produk untuk menarik konsumen. Pemkab Wonogiri, ujarnya, akan membebaskan pajak reklame bagi spanduk atau rontek yang bersifat pemberitahuan atau nonprofit.
“Jika media promosi itu bernada profit walau menggunakan kata-kata ramadan, hari raya atau tahun baru jika tak berizin tetap dicopot. Termasuk media promosi yang ditancapkan di pohon turus jalan tetap dicopot.”
Teguh menyatakan, pihaknya berencana mendelegasikan kewenangan penarikan maupun penertiban pajak reklame ke masing-masing kecamatan agar optimal.
“Di kecamatan banyak dijumpai media reklame tak berizin di pasang dan ditempel di pohon turus jalan. Selama ini, anggota tim gabungan belum rutin melakukan penertiban ke daerah karena keterbatasan personal. Jika sudah ada pelimpahan kewenangan diharapkan penertiban cukup dilakukan oleh petugas kecamatan.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
