SOLOPOS.COM - Para pedagang kaki lima (PKL) di timur RSUD dr Moewardi Solo berfoto bersama dengan anggota DPRD Solo seusai audiensi membahas persoalan yang mereka hadapi, Rabu (2/11/2022) sore. (Solopos/Kurniawan)
Solopos.com, SOLO — Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di timur RSUD dr Moewardi Solo melakukan audiensi dengan para wakil rakyat DPRD Solo, Rabu (2/11/2022) sore. Mereka ditemui langsung oleh perwakilan tiga komisi DPRD Solo yaitu Komisi I, Komisi II dan Komisi IV.
Dalam kesempatan itu para pedagang melalui juru bicaranya menyampaikan keluh kesah mereka yang keberatan dipindah ke foodcourt RSUD dr Moewardi. Ketua Paguyuban Pedagang 57 Jebres, Bambang Setiawan, 38, mengatakan kedatangan para pedagang hari itu untuk menyampaikan keluh kesah serta meminta pendampingan.
Kami selaku warga yang mencari rezeki di kampung sendiri jangan dengan mudah justru mengusir kami. Iya [akan diusir] untuk penataan. Disuruh pindah oleh pihak Moewardi, karena akan dimasukkan ke foodcurt di mana di situ ada kebijakan retribusi,” tuturnya saat diwawancarai wartawan seusai audiensi.
Menurut Bambang, banyak foodcourt yang beberapa waktu terakhir diprogramkan oleh RSUD dr Moewardi. Tapi para PKL yang berada di bawah payung Paguyuban Pedagang 57 Jebres keberatan dan menolak pindah ke foodcourt RSUD dr Moewardi Solo.
Menurut Bambang, banyak foodcourt yang beberapa waktu terakhir diprogramkan oleh RSUD dr Moewardi. Tapi para PKL yang berada di bawah payung Paguyuban Pedagang 57 Jebres keberatan dan menolak pindah ke foodcourt RSUD dr Moewardi Solo.
“Yang jelas kami sudah merasa nyaman karena sudah puluhan tahun berjualan. Kedua, sebelumnya kami tidak ada ikatan MoU di mana sewaktu-waktu ketika pimpinan rumah sakit berubah, kebijakan akan berubah juga. Belum lagi soal biaya sewa tempat di foodcourt,” urainya.
Baca Juga: Cerita Bakul Jus di Sekitar RSUD Dr. Moewardi Solo, Kantongi Rp1 Juta/Hari
“Informasi yang kami dapat, sebulan Rp2,5 juta untuk uang sewa di dalam. Tapi untuk pembuktian silakan cek langsung. Karena di foodcourt banyak yang keberatan, dan akhirnya berganti terus pedagangnya. Itu lah kenapa kami menghindari penataan tersebut,” katanya.
Bambang menjelaskan tingginya biaya sewa di foodcourt RSUD dr Moewardi Solo membuat PKL khawatir. Tepatnya khawatir tidak mampu untuk membayar uang sewa itu, sehingga mereka kemudian harus pergi. “Kalau tidak bisa bayar otomatis kami menganggur,” ungkapnya.
Baca Juga: PKL di Gang RSUD Dr. Moewardi Solo Segera Digusur, Ini Tanggapan Manajemen
Sementara itu, Kepala Bagian Perecanaan RSUD dr Moewardi Solo, Ikhwan HZ, yang hadir dalam forum audiensi itu mengatakan ada dua kelompok pedagang yang berjualan di sekitar rumah sakit. Kelompok pertama sebanyak 35 PKL yang sudah terikat MoU dengan rumah sakit.
Kelompok kedua PKL yang belum terikat MoU dengan RSUD dr Moewardi Solo. Untuk pedagang yang terikat MoU dengan rumah sakit, menurut Ikhwan, dulu berada di depan rumah sakit. Tapi karena mengganggu lalu lintas, mereka dipindah ke samping Moewardi.
“Sejarahnya PKL ada di depan Moewardi, dan karena mengganggu lalin lalu dipindahkan di samping rumah sakit. Dengan konsekuensi kami mundurkan pagar. Dalam perkembangannya, ada masyarakat sekitar menempati di sela-sela 35 pedagang yang MoU,” urainya.
Baca Juga: Warung PKL di Gang Sekitar RSUD Dr. Moewardi Solo Segera Digusur
Seiring berjalannya waktu, Ikhwan menjelaskan 35 pedagang yang terikat MoU dengan RSUD dr Moewardi dipindahkan ke depan rumah sakit. Di lokasi baru itu ada 71 lapak yang bisa digunakan. Selain itu RSUD dr Moewardi membuat program guna menarik pengunjung.