TAMBAHAN PENGHASILAN PNS : Gawat! Anak Buah Bolos, Tamsil Pimpinan Dipotong!

Tambahan penghasilan PNS Solo bakal digunakan untuk alat Bantu menegakkan displin.

Solopos.com, SOLO — Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) dimanfaatkan sebagai alat Bantu penegakan displin oleh Pemkot Solo. Pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Solo yang tak mampu menjaga kedisplinan anak buahnya harus siap-siap terpotong tamsil-nya.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Pemotongan tambahan penghasilan (tamsil) pimpinan itu dilakukan jika anak buahnya terbukti melakukan tindakan indisipliner, seperti bolos kerja dan telat datang ke kantor. Kebijakan tersebut kini digagas Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo, sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan SKPD kepada warga.

Rudy—sapaan akrab wali kota itu—mengatakan, selama ini, kebijakan potong tamsil hanya diberlakukan bagi masing-masing pegawai negeri (PNS) yang melakukan tindakan indisipliner. Namun, ke depan potong tamsil akan diberlakukan bukan hanya terhadap PNS bersangkutan, melainkan juga bagi pimpinannya.

“Jadi misalnya keterlambatan PNS, tamsil yang dipotong hanya pada PNS itu saja. Tapi nanti pimpinannya juga akan kena. Artinya tidak dibebankan satu orang saja, melainkan kelompok,” kata Rudy kepada Solopos.com, akhir pekan lalu.

Ukur Kinerja
Menurut Rudy, kebijakan ini dinilai efektif untuk mengukur kinerja pimpinan SKPD, terutama dalam memimpin serta mengelola anak buah. Diingatkannya, pimpinan tidak boleh lepas tangan terhadap keberadaan anak buahnya yang sering bolos atau terlambat datang ke kantor.

Pimpinan, lanjutnya, memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola anak buahnya. Konsepnya, Rudy mengatakan ada keaktifan dari masing-masing kepala SKPD dalam membina anak buahnya.

Kepala SKPD ini harus rutin mengawasi anak buahnya, seperti kapan masuk kerja, kapan pulang, dan jika izin ke mana saja. Nantinya, kata dia, keterlambatan atau jam yang terbuang akan diakumulasi dan digunakan sebagai pertimbangan pemotongan tamsil.

“Kebijakan potong tamsil terus kita evaluasi. Sebenarnya yang penting bukan tamsilnya dipotong atau tidak, tapi lebih bagaimana mendidik mental PNS itu sendiri,” katanya.