Tanpa Dibarengi Regulasi Pusat, Rekayasa Lalin Percuma

ilustrasi (Burhan Aris Nugraha/JIBI/solopos.com)

SOLO–Berbagai kebijakan dan rekayasa terkait lalu lintas (lintas) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo dinilai tak bisa mengatasi persoalan kemacetan. Pasalnya, selama ini tak ada kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan pertumbuhan kendaraan bermotor.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, menanggapi volume kendaraan bermotor di Kota Solo yang semakin meningkat. “Mau direkayasa seperti apapun, susah. Karena tidak diimbangi pembatasan kendaraan bermotor yang pertumbuhannya tidak bisa ditahan,” ungkapnya, Senin (11/3/2013), di DPRD Solo.

Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor bermuara di pemerintah pusat. Lantaran hal tersebut, pemkot tak bisa berbuat banyak ketika pertumbuhan kendaraan bermotor semakin meningkat.

“Selain itu, tidak bisa satu kebijakan dibuat oleh satu institusi saja agar berhasil. Itu juga perlu diimbangi kesadaran masyarakat terkait kondisi lalu lintas saat ini. Kalau kebijakan melalui perda, selama ini sudah cukup,” urainya.

Jika pemerintah pusat menghendaki pembenahan lalu lintas menggunakan moda transportasi umum, Honda berpendapat sebaiknya tak dilakukan secara berkala.

“Kalau mau melaksanakan moda transportasi melalui pembenahan sarana prasarana ya secara langsung, seperti langsung diturunkan 1.000 bus BST. Ya harus semua lini terakomodir,” kata politisi dari PDIP itu.

Honda mengatakan selama ini masyarakat sudah cukup mendapatkan sosialisasi. Dikatakannya, sosialisasi tak harus masyarakat didatangi langsung oleh petugas, namun bisa melihat kondisi secara nyata. “Fakta di lapangan itu sudah menjadi salah satu sosialisasi. Kalau boleh jujur, saya sendiri siap naik transportasi umum ketika menuju ke kantor kalau ada bus BST yang sampai ke wilayah saya. Saya sendiri merasakan kondisi lalu lintas Solo yang semakin macet,” papar dia.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto. Menurutnya, Dishubkominfo semestinya bisa mengatasi persoalan kemacetan meski pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahunnya meningkat.

“Saya lihat selama ini tidak efektif, rekayasa lalin hanya secara parsial. Tidak ada tindakan yang konkret. Harus ada uapaya dalam konsep pencegahan. Jangan semua masalah dilempar ke pusat,” katanya.

Supriyanto menjelaskan pemerintah pusat sudah banyak memberikan bantuan ke daerah guna mengatasi persoalan kemacetan. “Pemerintah pusat sudah banyak memberikan bantuan. Ya pemerintah daerah harus sungguh-sungguh. Harus dilakukan komunikasi dengan daerah sekitar untuk dapat solusi mengatasi persoalan arus lalin,” urainya.