Solopos.com, SOLO — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp105 miliar pada 2023. Target itu naik Rp10 miliar dibandingkan tahun ini.
Hal itu diungkapkan Kepala Bapenda Kota Solo, Tulus Widajat, di sela-sela acara pengundian hadiah bagi para wajib pajak yang tertib membayar PBB-P2 tahap II tahun 2022 di depan Loji Gandrung, Minggu (30/10/2022). Tulus menyebut tahun ini target pendapatan dari PBB-P2 Solo mencapai Rp95 miliar dan sudah terealisasi 92 persen.
“Jadi sampai hari ini targetnya sudah tercapai 92 persen untuk pendapatan dari PBB. Targetnya tahun ini total Rp95 miliar dan sudah masuk sekitar Rp87 miliar. Kami masih tunggu sampai akhir tahun semoga bisa tercapai target pendapatan PBB tahun ini,” ucapnya pada Minggu (30/10/2022).
Untuk target pendapatan PBB Kota Solo tahun depan, Tulus Widajat menyebut akan ada kenaikan target menjadi Rp105 miliar. Angka ini naik Rp10 miliar dibanding target tahun 2022.
“Untuk tahun depan, targetnya Rp105 miliar sudah diketok palu, kami berusaha untuk bisa memenuhi target tersebut, memang tidak mudah. Tapi kalau kenaikan target setiap tahun itu pasti terjadi,” ucapnya.
Baca Juga: Banyak Event Skala Besar di Solo, Target PAD 2023 Dinaikkan Rp80 Miliar
Beberapa langkah dan strategi untuk mewujudkan target pendapatan daerah dari PBB salah satunya dengan gencar menggelar Safari Pajak Bumi dan Bangunan bekerja sama dengan Bank Jateng. Kegiatan ini diharapkan bisa mempercepat penerimaan PBB-P2.
Selain untuk mempercepat tercapainya target, hal itu juga untuk pemeliharaan data wajib pajak PBB di Kota Solo agar semakin valid. Kegiatan ini menyasar wilayah kelurahan seperti yang sudah dilakukan di Kelurahan Manahan dan Kelurahan Sumber.
Dikutip dari laman resmi Bapenda Kota Solo, bapenda.surakarta.go.id, dengan adanya Safari Pajak Bumi dan Bangunan ini, masyarakat tidak perlu repot ke bank dalam membayar PBB.
Baca Juga: Solo Bisa Cuan Besar Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023
Biasanya masyarakat kesulitan membayar PBB karena terkendala tidak ada waktu, jarak dan menghindari antrean. Program ini mendapat respons positif dari masyarakat sehingga pada tahun ini sudah terlaksana Safari PBB di 10 wilayah kelurahan.