SOLOPOS.COM - Seorang petani, Gino, 66, memasang pagar plastik supaya tikus tidak bisa merusak tanaman padinya di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Sragen, Jumat (3/12/2021). (Solopos.com/Wahyu Prakoso)
Solopos.com, SRAGEN — Pemerintah mencanangkan target swasembada beras dimulai pada 2022 ini. Salah satu caranya adalah dengan penerapan indeks pertanaman padi 400 (IP 400) dengan empat kali panen dalam setahun.
Penerapan IP400 itu dilakukan mengingat luas lahan semakin sempit sementara jumlah penduduk terus bertambah. Sragen menjadi lumbung beras nasional menjadi daerah sasaran dalam pencanangan IP400 tersebut.
Pencanangan itu akan dilakukan langsung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Desa Bendungan, Kedawung, Sragen, Senin (10/1/2022). Syahrul mencanangkan IP400 pada 25.000 hektare lahan tanaman padi di Jawa Tengah supaya bisa panen empat kali dalam setahun. IP400 itu dinilai cukup menjanjikan untuk meningkatkan produktivitas padi nasional tanpa memerlukan tambahan fasilitas irigasi dan pembukaan lahan baru.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno, menilai pola IP400 sulit diterapkan di tengah situasi pertanian indonesia yang masih seperti sekarang. Salah satunya masalah ketersediaan pupuk. Belum lagi ketersediaan air.
“Saya mendengar beberapa petani sudah mulai tanam dengan model IP400 itu. Dengan pola itu mungkin bibit yang digunakan hanya bibit yang berumur pendek, yakni berumur tiga bulan. Kalau bibit biasanya panen pada umur 3,5 bulan ke atas. Jadi dengan IP400 itu umur padi harus pendek,” katanya.
“Kami sudah mengajukan bantuan benih untuk mendukung pencanangan IP400 itu ke Provinsi Jateng tetapi belum ada kepastian nilai bantuannya. Keunggulan penerapan IP400 itu sebenarnya sama dengan varietas padi lainnya hanya waktunya dalam setahun bisa panen empat kali. Kalau setahun empat kali panen itu petani tidak istirahat,” jelas Sakri.
Dia mengatakan produktivitas padi pada IP400 itu tergantung pada situasi dan kondisi, termasuk bagaimana pengendalian organisme penganggu tanaman (OPT). Dia mengatakan petani Sragen belum semua merespons itu karena masih mempertimbangkan musim atau mangsa. Ada bulan-bulan tertentu, kata dia, petani tidak mau tanam.
“Kemungkinan nanti di Sragen ada demplot dulu tetapi lokasi demplotnya juga belum pasti,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mukafi Fadli, menyoroti karut-marutnya masalah pupuk bersubsidi. Selain itu rendahnya kesejahteraan petani juga jadi persoalan yang tak kunjung terpecahkan.
“Kami mengusulkan kepada pemerintah agar subsidi pupuk dicabut, kemudian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen dinaikan harganya,” pintanya.
Dia meminta negara harus mengambil alih urusan gabah seperti halnya bahan bakar minyak untuk mencapai swasembada beras. Dia menyampaikan subsidi pupuk itu tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan petani lebih menginginkan harga gabah saat panen bisa sampai Rp5.500/kg. Dia mengungkapkan HPP gabah kering panen sekarang Rp4.200/kg tetapi fakta di lapangan saat panen raya bisa anjlok di harga Rp3.200-Rp3.400/kg.