Solopos.com, SOLO–Pemerintah Kota Solo mengebut perizinan pembukaan SMAN 9 Solo yang berlokasi di SDN Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menargetkan SMAN 9 Solo bisa melayani Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
“SMAN 9 lagi dikejar, tunggu sik ya, tinggal sitik syarat e sing durung dadi tapi wis siap. [Tunggu dulu ya, tinggal sedikit lagi syaratnya yang belum jadi tetapi ini sudah siap]” kata dia kepada wartawan ditemui di Balai Kota Solo, Jumat (12/5/2023).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Dia mengatakan PPDB 2023 di Kota Solo sama seperti tahun lalu. Kemungkinan ada penambahan kuota dengan dibukanya SMAN 9 Solo tahun ini. “Ketok e kekejar [kemungkinan sesuai terget pembukaan SMAN 9 Solo untuk PPDB]” ujarnya.
Menurut dia, rencana pembukaan SMAN 9 Solo itu sudah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah [Jateng]. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selalu mendukung keinginan warga Solo khususnya warga Kecamatan Pasar Kliwon memiliki SMAN.
Gibran mengatakan SDN Mojo sudah memiliki fasilitas gedung untuk kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Pembangunan fasilitas lain, antara lain laboratorium bisa dilakukan setelah SMAN 9 Solo dibuka.
“Kan bangunan sudah ada. Menambah laboratorium cepet itu. Itu [pembangunan fasilitas penunjang lain untuk peserta didik SMA] tugasnya Pemerintah Provinsi Jateng,” papar dia.
Gibran mengatakan Pemkot Solo telah menyediakan lokasi baru untuk SDN Mojo. Gibran tidak hafal alamat SDN Mojo yang baru.
Sebelumnya, Camat Pasar Kliwon Ahmad Khoironi menjelaskan luas lahan SDN Mojo sekitar 7.000 meter persegi. Lahan seluas itu sudah cukup untuk kebutuhan SMAN.
Sebagai informasi, ada dua kecamatan di Kota Solo yang belum memiliki SMAN, masing-masing Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan. Warga dua kecamatan yang mendaftar SMAN pada PPDB 2022 tersebut harus mendaftar ke SMAN di kecamatan lain.
Wilayah kecamatan yang tidak memiliki sekolah juga menjadi perhatian Ombudsman RI. Ombudsman mendorong Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah pusat memberikan solusi nyata.
“Kawasan zonasi yang tak ada sekolah di Solo Pasar Kliwon, kami mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat diambil langkah langkah yang lebih strategis,” kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Solo, Kamis (30/6/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
