TARIF ANGKUTAN UMUM : Sopir Angkuta di Sragen Tak Kompak Turunkan Tarif

Tarif angkutan umum disesuaikan menyusul penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun sopir angkuta di Sragen belum kompak menurunkan tarif.

Solopos.com, SRAGEN – Sopir angkutan kota (angkuta) di Sragen belum kompak soal penentuan tarif angkuta pascapenurunan harga bahan bakar minyak (BBM) turun, Senin (19/1/2015). Ada sopir yang telah menurunkan tarif tapi ada pula yang masih memakai tarif lama.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Hal tersebut disampaikan Ketua Kelompok Angkuta trayek 2 Sragen, Rohmat, 50, saat dijumpai di simpang tiga Bulu, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Rabu (28/1/2015).

Menurut Rohmat, sekitar 26 sopir anggota kelompok angkuta yang bergerak di trayek 2 Sragen, yakni simpang tiga Bulu-Pasar Bunder, belum kompak menanggapi penyesuaian tarif angkutan.

“Organda Sragen sudah meminta tarif angkuta turun. Namun, sebagian sopir memang ada yang belum mengikuti imbauan itu. Alasan utama [tidak menurunkan tarif] karena jumlah setoran dan harga onderdil di pasar masih tergolong tinggi,” kata Rohmat.

Rohmat mengatakan persentase penurunan tarif angkuta yang diterapkan sebagian sopir kini menyesuaikan dengan imbauan Organda Sragen yaitu mencapai 12,5% dari tarif sebelumnya. Tarif angkuta untuk masyarakat umum dan pelajar saat ini turun Rp500 per orang.

“Sebagian dari kami sudah mengikuti Organda. Tarif jauh dekat bagi masyarakat umum yakni menjadi Rp3.500 per orang dan pelajar Rp2.000 per orang. Namun, memang masih ada sopir lain, jumlah tepatnya saya kurang tahu, masih menerapkan tarif Rp4.000 per orang [umum] dan Rp2.500 per orang [pelajar],” ujar Rohmat.

Sementara itu, sopir angkuta, Sutris, 40, menjelaskan sopir yang tetap menggunakan tarif lama memilih untuk menunggu keputusan pasti dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen.

“Kami juga dilema. Kalau tarif tetap, penumpang akan cenderung turun. Kalau tarif turun kami merugi. Lihat saja nanti kebijakan pemerintah. Harapan kami, selain tarif angkutan, pemerintah juga seharusnya memikirkan penyesuaian harga onderdil,” ujar Sutris.