SOLOPOS.COM - Antrean kendaraan di SPBU Manahan, Solo, beberapa saat setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga sejumlah jenis BBM, Sabtu (3/9/2022). (Solopos.com/Nicolous Irawan)
Solopos.com, SOLO — DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Solo dengan tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah per 3 September 2022.
Ketua DPD PKS Solo, Daryono, kepada wartawan, Selasa (6/9/2022), menyatakan PKS menolak kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.
“Kenaikan BBM subsidi mengkhianati kepercayaan rakyat. Pemerintah diberi mandat untuk menyejahterakan rakyat dengan menstabilkan harga kebutuhan dan menyiapkan lapangan kerja. Sesuai janji kampanye dari Presiden Jokowi,” tuturnya.
Tapi berdasarkan catatan PKS, selama pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014 sudah ada tujuh kali kenaikan harga BBM. Pemerintahan Jokowi juga sering kali berdalih membengkaknya APBN karena subsidi BBM. Padahal masih dapat dilakukan upaya efisiensi APBN.
Tapi berdasarkan catatan PKS, selama pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014 sudah ada tujuh kali kenaikan harga BBM. Pemerintahan Jokowi juga sering kali berdalih membengkaknya APBN karena subsidi BBM. Padahal masih dapat dilakukan upaya efisiensi APBN.
“Pembengkakkan biaya APBN bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi. Pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara,” paparnya.
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Mendadak, Warga Solo Merasa Dicurangi
Kondisi itu membuat Solo menempati posisi teratas angka kemiskinan untuk kategri kota di Jawa Tengah (Jateng). “Kenaikan harga BBM subsidi dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah tingkat kemiskinan di Solo,” imbuhnya.
Ihwal kompensasi berupa bantuan sosial (bansos) dari pemerintah atas naiknya harga BBM subsidi, PKS Solo menilai itu hanya menjadi solusi sementara. Apalagi penyaluran bansos selama ini dinilai banyak catatan, dan ketidakakuratan sasaran.
Baca Juga: Jembatan Jurug B Solo Ditutup, Biaya BBM Membengkak Jadi Kekhawatiran Warga
“Untuk itu PKS Solo mendesak pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang membebani rakyat. Demikian pernyataan sikap kami sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Semoga dapat ditindaklanjuti,” tegasnya.
Sebelumnya, kenaikan harga BBM memunculkan kekhawatiran dari kalangan warga pengguna jalan yang terdampak penutupan Jembatan Jurug dan Jembatan Mojo, Solo.
Mereka harus menempuh jarak puluhan kilometer melalui jalur alternatif agar terhindar dari kemacetan. Hal itu otomatis berdampak pada membengkaknya biaya pengeluaran untuk pembelian BBM.