Solopos.com,WONOGIRI — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP sekaligus Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mendukung sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Sistem tersebut dinilai bakal menempatkan partai politik (parpol) betul-betul menjadi peserta pemilu.
Sebagaimana diketahui, sistem pemilu proporsional tertutup yaitu konstituen atau pemilih hanya bisa mencoblos gambar partai di pemilu. Dengan sistem itu, partai mempunyai kewenangan penuh untuk menunjuk siapa kader yang akan menjadi anggota legislatif (caleg).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, pemilih langsung bisa mencoblos nama calon legislatif atau partai. Konstituen berhak menentukan siapa yang akan menjadi calon legislatif. Calon anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi anggota legislatif.
Pria yang akrab disapa Jekek itu menilai proporsional tertutup menempatkan parpol benar-benar sebagai peserta pemilu. Sementara, sistem pemilu proporsional terbuka, parpol hanya digunakan sebagai kendaraan politik pribadi.
Parpol kerap ditunggangi mereka para pemilik modal yang hanya ingin meraup keuntungan personal. Mereka tidak peduli dengan nilai-nilai parpol.
Sistem saat ini memaksa parpol mencari jalan instan meraih kemenangan meski mengorbankan visi-misi atau ideologi kepartaian. Parpol hanya mencalonkan seseorang yang hanya memiliki modal ekonomi besar meski semula bukan kader partai.
Modal itu digunakan untuk praktik politik uang agar mendulang suara konstituen dan meraih kemenangan. Akibatnya, saat mereka terpilih menjadi dewan perwakilan rakyat, mereka tidak menjalan visi-misi parpol, melainkan visi-misi pribadi.
“Kalau begitu, yang menjadi peserta pemilu adalah caleg bukan parpol. Padahal di undang-undang sudah jelas, peserta pemilu adalah parpol,” kata Joko Sutopo kepada wartawan di Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (12/1/2023).
Di sisi lain, sistem proporsional terbuka berisiko tinggi terjadi ‘kanibalisme’ dalam internal partai. Antarcaleg dari partai dan daerah pemilihan yang sama, acapkali bersitegang demi meraih suara terbanyak. Hal itu karena mereka memiliki kepentingan pribadi untuk menjadi anggota legislatif.
Joko Sutopo tidak setuju jika proporsional tertutup dianggap memundurkan demokrasi hanya karena masyarakat tidak bisa memilih calon wakilnya secara langsung. Sehingga konstituen seperti membeli kucing dalam karung.
Dia justru menilai sebaliknya, dengan sistem proporsional terbuka, konstituen malah yang sebenarnya membeli kunci dalam karung. Sebab banyak caleg yang belum belajar ideologi kepartaian.
“Mereka menjadi kader partai saat menjelang pemilu. Artinya, mereka belum teruji betul menjadi kader. Mereka tidak tahu apa yang menjadi ideologi partai. Jangan-jangan, mereka malah tidak tahu gambar partainya sendiri atau ketua umumnya,” ujar dia
Menurut dia, jika proporsional tertutup diterapkan tidak kemudian serta merta membebaskan parpol tanpa pembatasan. Perlu ada undang-undang baru yang mengatur soal parpol.
Misalnya, parpol hanya boleh mencalonkan kader yang sudah menjadi anggota partai minimal lima tahun. Dengan begitu kader yang dicalonkan sudah dipastikan paham apa yang menjadi cita-cita partai karena sudah mengikuti konsolidasi dan pembelajaran kepartaian.
Joko Sutopo tidak memungkiri sistem proporsional tertutup tetap berpotensi terjadi transaksional atau jual beli kursi dalam internal parpol. Tetapi hal itu justru bisa menjadi penilaian masyarakat untuk tidak memilih parpol yang melakukan praktik tersebut.
“Memang harus ada akuntabilitas dan keterbukaan parpol. Secara kelembagaan parpol harus diperbaiki, makanya perlu undang-undang parpol,” ucap Joko Sutopo.
Sebelumnya, pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko menyebut tidak ada hal mendesak untuk mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Dia menilai sistem pemilu proporsional tertutup justru membuat kompetisi pemilu menjadi tidak adil.
Penerapan sistem proporsional tertutup hanya akan menguntungkan parpol besar yang mempunyai basis massa banyak. Sebaliknya parpol-parpol kecil dan baru yang notabene belum memiliki banyak massa hanya akan menjadi pelengkap karena sulit bersaing.
“Parpol yang sudah eksis [lama] akan diuntungkan karena mereka sudah memiliki basis massa di akar rumput. Sementara parpol baru akan tergerus karena belum dikenal,” kata pria yang akrab disapa Bambang kepada Solopos.com, Jumat (6/1/2023).
Dia menjelaskan, sifat konstituen di Wonogiri baru mau memilih suatu parpol atau calon legislatif (caleg) jika mereka sudah berkontribusi kepada masyarakat. Tanpa hal itu, masyarakat Wonogiri akan sulit memilih. Apalagi jika hanya sekadar janji.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Wonogiri, Bondan Sejiwan Bima Aji, sistem proporsional terbuka lebih baik tetap diterapkan. Dengan sistem terbuka konstituen bisa langsung memilih figur calon anggota legislatif sesuai dengan apa yang dikehendaki.
Dia menilai asas demokrasi pada sistem proporsional terbuka lebih baik dibandingkan tertutup. Sistem proporsional tertutup justru akan memundurkan kualitas demokrasi.
“Semua ada kekurangan kelebihan. Tidak ada yang 100% sempurna. Tapi saya pribadi lebih cenderung setuju sistem pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Saya politikus yang lahir dari sistem itu,” kata Bondan.
Menyoal adanya ‘kanibalisme’ dalam internal partai dalam sistem proporsional terbuka, hal itu menurut dia menjadi bagian dari demokrasi. Masing-masing calon anggota legislatif dari partai yang sama berhak untuk berjuang dan bertarung dengan lawannya baik dengan calon dari internal maupun eksternal partai. Masyarakat juga berhak untuk memilih siapa saja dan dari partai apa saja.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
