SOLOPOS.COM - Pengendara motor melintas di dekat tower kamuflase di Punggawan, Banjarsari, Solo, Jumat (15/9/2017). (M. Ferri Setiawan/JIBI/Solopos)
Telekomunikasi Solo, Pemkot tidak mementingkan PAD terakit pendirian menara BTS kamuflase.
Solopos.ocm, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak mementingkan pendapatan asli daerah (PAD) terkait pemberian izin pendirian menara BTS kamuflase. Pemkot lebih fokus pada pemberian layanan akses Internet kepada masyarakat.
Lebih jauh, Pemkot mendorong operator seluler untuk bermigrasi ke sistem jaringan micro cell agar dapat diakomodasi dengan menara kamuflase. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Solo, Yosca Herman Soedrajat, mengatakan teknologi informatika khususnya Internet telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. (Baca: Menara Kamuflase Lebih Cocok untuk Solo, Ini Alasannya)
Langkah Pemkot Solo memfasilitasi tower kamuflase dia nilai justru sesuai undang-undang (UU) yang mengatur perihal kebutuhan pokok warga negara itu. “Kebutuhan jaringan Internet bukan lagi kebutuhan sekunder atau nomor berapa. Ini adalah kebutuhan pokok,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Kantor UPT Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Serengan, Sabtu (16/9/2017).
Langkah Pemkot Solo memfasilitasi tower kamuflase dia nilai justru sesuai undang-undang (UU) yang mengatur perihal kebutuhan pokok warga negara itu. “Kebutuhan jaringan Internet bukan lagi kebutuhan sekunder atau nomor berapa. Ini adalah kebutuhan pokok,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Kantor UPT Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Serengan, Sabtu (16/9/2017).
Ia menjelaskan alat untuk memenuhi kebutuhan pokok itu adalah jaringan tower. Apabila pemerintah daerah tak memfasilitasi itu, efek negatifnya tak hanya berdampak pada masalah informasi tetapi juga masalah perekonomian dan lainnya.
“Sistem usaha sudah pakai Internet semua sehingga kalau tak ada Internet sektor perekonomian juga bisa hancur. Jadi tolong jangan hanya melihat sisi negatifnya,” tutur mantan Kepala Dishubkominfo tersebut.
“Sedangkan kalau itu ditolak, sana ditolak, jadi blank [tak ada jaringan Internet] semua, akses informasi dan aspek-aspek lain yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini akan mati,” papar dia.
Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut untuk menjembatani kebutuhan jaringan dan penolakan warga pada tower pada umum. “Ini bukan masalah kamuflasenya. Kamuflase hanya agar manis. Itu jadi solusi. Kalau enggak, balai kota sampai mana tidak ada jaringan, dia akan lemot. Apalagi terjadi pertambahan bandwidth terus-menerus. Itu tidak bisa dihindari,” katanya.
Ia menghargai Dishub yang sudah punya masterplan. Dia tidak berpikir terkait potensi pajak dan retribusi dulu. Memenuhi kebutuhan masyarakat dia anggap lebih penting.
“PAD besar, jangan dihitung dulu. Ini harus dilihat sebagai multiplier effect karena Solo kota jasa dan perdagangan. Dan apabila Solo tak dibangun micro cell dengan sistem jaringan fiber, akan berat ke depan. Karena tower-tower sudah habis. Sementara di daerah-daerah lain perkembangan micro cell ini pesat sekali,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD Solo mempertanyakan legalitas dan pengelolaan pendapatan dari pemasangan tower model kamuflase yang tersebar di sejumlah lokasi di Solo.