SOLOPOS.COM - Anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Wonogiri mengikuti dialog dengan Bupati Joko Sutopo di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat (17/11/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Solopos.com, WONOGIRI — Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Wonogiri berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menaikkan penghasilan tetap atau siltap mereka. Harapan itu mencuat saat acara Dialog Pengurus PPDI Wonogiri dengan Bupati Joko Sutopo di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat (17/11/2023).
Ketua PPDI Wonogiri, Tugino, mengatakan para perangkat desa berharap siltap mereka bisa naik tapi ia tidak menjelaskan secara pasti besaran kenaikan yang diharapkan. Tugino menyebut kali terakhir siltap perangkat desa naik yaitu pada 2019 lalu.
Sebagai informasi, besaran siltap perangkat desa di Wonogiri diatur dalam Peraturan Bupati No 56/2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dalam peraturan itu disebutkan siltap kepala desa senilai Rp4 juta/bulan, sekretaris desa Rp2,75 juta/bulan, dan perangkat desa seperti kepala urusan dan kepala dusun senilai Rp2,05 juta/bulan.
Dalam peraturan itu disebutkan siltap kepala desa senilai Rp4 juta/bulan, sekretaris desa Rp2,75 juta/bulan, dan perangkat desa seperti kepala urusan dan kepala dusun senilai Rp2,05 juta/bulan.
Menurut Tugino, siltap perangkat desa sudah waktunya naik mengingat tuntutan dan beban kerja para perangkat desa juga semakin berat. Selain itu, kebutuhan ekonomi setiap tahun di Wonogiri juga meningkat.
“Siltap saya sendiri sebagai kepala dusun di Desa Wonokerto [Kecamatan Wonogiri] senilai Rp2,05 juta/bulan. Itu ya ngepas saja. Ya kami harap ada kenaikan siltap kalau keuangan Pemkab Wonogiri itu memungkinkan,” kata Tugino saat ditemui Solopos.com selepas acara Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat.
Menurutnya, selama ini, ketika perangkat desa yang sudah purnatugas pada usia 60 tahun tidak mendapatkan pesangon. “Kami harapan itu masih masuk akal. Sebab selama ini ketika perangkat desa itu pensiun, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kembali lagi, itu disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemkab Wonogiri,” ungkap dia.
Namun demkian, ia mengakui harapan itu harus diimbangi dengan kinerja baik para perangkat desa. Terutama dalam melayani masyarakat dan membantu program-program prioritas Pemkab Wonogiri agar bisa terealisasi di desa.
Dia menambahkan acara Dialog Pengurus PPDI dengan Bupati Wonogiri pada Jumat siang itu sekaligus meminta bupati untuk mengukuhkan kepengurusan PPDI Wonogiri sebagai organisasi profesi perangkat desa.
Di sisi lain, kedatangan ratusan perangkat desa itu meminta arahan bupati agar kepengurusan PPDI Wonogiri menjadi solid. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengatakan aspirasi para perangkat desa yang meminta kenaikan pengasilan tetap itu akan dicatat.
Dia belum bisa memastikan akan menyanggupi permintaan kenaikan siltap itu atau tidak. Hanya, bupati yang akrab disapa Jekek itu menyebut siltap bisa naik jika pendapatan asli daerah (PAD) juga naik.
“Usulan-usulan itu bisa dipertimbangkan kalau ada kenaikan PAD kami yang cukup signifikan. Yang terpenting sekarang, besaran siltap sudah memenuhi standar minimal di Kabupaten Wonogiri,” kata Joko Sutopo.
Ihwal pemberian pesangon atau tali asih bagi perangkat desa yang purnatugas, Jekek juga menyampaikan belum ada regulasi yang mengatur soal itu. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri belum mengizinkan perangkat desa menerima uang pensiun.
Sedangkan mengenai pengukuhan kepengurusan PPDI Wonogiri, Jekek meminta agar internal organisasi itu dibenahi dulu. Sebab masih ada beberapa pihak yang merasa organisasi PPDI Wonogiri belum solid.
“Hari ini, kami diskusi, penyamaan persepsi agar nanti begitu dilantik, ada fungsi-fungsi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar wadah organisasi yang tidak memiliki orientasi,” imbuhnya.