Magdalena Naviriana Putri / Kaled Hasby Ashshidiqy | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Kondisi Terminal Kartasura di Desa Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo, pada Selasa (4/7/2023). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri)
Solopos.com, SUKOHARJO — Kondisi Terminal Kartasura, Sukoharjo, semakin hari kian memprihatinkan. Tak hanya landasan bus yang rusak, sampah berserakan hingga rumput liar tumbuh subur di kawasan Terminal Kartasura.
Kini, semakin jarang bus yang masuk terminal menyebabkan situasi di sana terbilang sepi. Terminal tersebut menempati lahan milik Pemerintah Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo.
Koordinator Terminal Kartasura, Agung Cahyono Hadi, menyebut angkutan umum antarkota dalam provinsi (AKDP), antarkota antarprovinsi (AKP) dan juga angkutan perdesaan yang masuk terminal hampir tidak ada.
“AKDP dan AKAP berkurang signifikan. Dulunya ada lebih dari 300 unit kini hanya tinggal 20-25 bus. Trayek Solo-Semarang saat ini hanya tinggal Safari, Rajawali, dan Ismo yang masuk. AKAP hanya beberapa yang memiliki agen. Angkutan perdesaan yang jelas hampir punah, tinggal satu sampai dua armada yang untuk angkutan perdesaan,” ungkap Agung saat dijumpai di Terminal Kartasura pada Selasa (4/7/2023).
“AKDP dan AKAP berkurang signifikan. Dulunya ada lebih dari 300 unit kini hanya tinggal 20-25 bus. Trayek Solo-Semarang saat ini hanya tinggal Safari, Rajawali, dan Ismo yang masuk. AKAP hanya beberapa yang memiliki agen. Angkutan perdesaan yang jelas hampir punah, tinggal satu sampai dua armada yang untuk angkutan perdesaan,” ungkap Agung saat dijumpai di Terminal Kartasura pada Selasa (4/7/2023).
Angkutan pedesaan tak lagi beroperasi lantaran saat ini sudah dijadikan satu atau konsorsium di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan. Mereka diwadahi dalam Batik Solo Trans.
Agung mengatakan pengurangan armada telah terjdi sejak kenaikan BBM pada 2017 lalu. Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 2022 lalu yang mengakibatkan pengusaha transportasi banyak yang tidak mengoperasikan armadanya.
Terkait penarikan retribusi tak ada yang berubah, masih sesuai Perda Pemprov Jawa Tengah dengan tarif Rp5.000 untuk bus besar dan Rp3.000 untuk bus sedang yang masuk terminal. Tetapi kini Terminal Kartasura hanya mengandalkan retribusi dari bus besar. Sebab bus sedang saat ini tinggal BST yang tidak boleh dipungut retribusi, lantaran disubsidi pemerintah.
Demi menutup biaya sewa lahan kepada pemdes setempat, atas kebijakan dari dinas, kini Terminal Kartasura menyewakan lahan parkir sejak 2022 lalu. “Kami menyewakan lahan di terminal sebelah utara. Dengan kondisi seperti ini tidak bisa [mengandalkan retribusi saja], maka kami melakukan peningkatan dengan sewa lahan untuk kantong parkir. Persewaannya per bulan sekitar Rp1,7 juta,” paparnya.
Lokasi terminal juga cukup terisolasi karena berjarak 3 km dari jalan raya. Idealnya, kata Agus, jaraknya paling jauh 200 meter dari jalan raya sesuai standar terminal yang telah ditentukan. Tak hanya jarak, landasan bus di lokasi tersebut juga sering rusak bahkan menimbulkan genangan saat musim hujan.
“Kami harapkan ada bantuan yang jelas dari dinas untuk perbaikan landasan bus sudah mulai hancur semua itu, membuat tidak nyaman armada yang masuk. Tanggung jawab perawatan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,” kata Agung.
Ia dan beberapa penyewa lahan terkadang juga harus menambal sendiri landasan bus demi keamanan dan kenyamanan bersama. Karena status lahannya sewa, ia menilai dinas tidak bisa maksimal mengucurkan anggaran dalam perawatan dan perbaikan lokasi tersebut.
Kini ada sekitar lebih dari 30 agen yang menyewa kios di Terminal Kartasura. Kawasan tersebut kini juga tak terkesan gelap di malam hari karena sudah dipasang 26 lampu penerangan jalan.
Dari pengamatan Solopos.com, ada lebih dari 200 kios yang tersedia di Terminal Kartasura. Tak lebih dari 50% kios tersebut yang terisi, sementara sisanya mangkrak dan tak terawat.
Tak hanya itu, rumput liar tinggi-tinggi tumbuh di sejumlah lokasi. Begitu pula dengan banyaknya sampah yang mengotori kawasan. Sementara bus yang terlihat wara-wiri hanya BST, beberapa kendaraan besar terlihat terparkir di kawasan tersebut.
Dimintai keterangan terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop UKM) Sukoharjo mengatakan belum ada rencana menyulap kawasan tersebut menjadi pusat kuliner.