Solopos.com, SOLO– Usulan kuota calon aparatur sipil negara (CASN) mempertimbangkan kemampuan APBD Kota Solo. Di satu sisi, Pemkot Solo diberikan waktu menyelesaikan pengalihan status 3.800 jumlah tenaga honorer sampai akhir tahun ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Dwi Ariyatno, mengatakan regulasi terkait ASN dari pemerintah pusat berubah-ubah. Pemkot Solo sedang menyiapkan pengusulan CASN kepada pemerintah pusat.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Ini baru menghitung, inventaris data non-ASN, nanti dikirim ke pemerintah pusat, prioritas formasi yang kami butuhkan. Setelah itu dapat kuota, mudah-mudahan kuota mencukupi,” kata Dwi kepada Solopos.com, Selasa (16/1/2024).
Dwi menjelaskan semakin banyak kuota ASN untuk Pemkot Solo akan menyelesaikan persoalan non-ASN di Kota Solo. Namun beban gajinya semakin besar.
“Kami diberikan kuota untuk menyelesaikan non-ASN. Kemampuan keuangan dan belanja pegawai mampu atau tidak? Kami punya waktu 12 bulan sampai Desember 2024. Kalau kemudian menyelesaikan pengalihan status dan kuota disediakan, apakah keuangan mampu,” ujar dia.
Menurut dia, apabila jumlah non-ASN tidak bisa diselesaikan semua dengan pengalihan status berupa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kemungkinan sejumlah non-ASN yang statusnya dialihkan. Sejumlah non-ASN lainnya melalui skemanya perubahan dengan mekanisme outsourcing.
“Pilihan-pilihan penataan tenaga non-ASN sedang kami buatkan formulanya,” jelas dia.
Dia mengatakan pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mengusulkan dan menyandingkan data non-ASN sampai 31 Januari 2024. Jumlah tenaga non-ASN Pemkot Solo sekitar 3.800 orang sampai akhir tahun lalu.
“Apabila disediakan kuota, permasalahanya kemampuan keuangan kami mampu atau tidak. Tidak ada jaminan kemampuan keuangan dibantu pusat. Itu tergantung dengan APBD masing-masing daerah. Belanja pegawai kami akan naik,” ungkap dia.
Adapun pada awal 2024, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemerintah akan membuka lowongan menjadi calon aparatur sipil negara (CASN). Total jumlah perekrutan ASN pada 2024 mencapai 2,3 juta formasi.
Pengadaan ASN tahun ini diperuntukkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebelumnya, Pemerintah tak boleh lagi mempekerjakan tenaga non-ASN per 28 November 2023 sesuai Undang-undang (UU) No. 5/2014 dan PP No.19/2018. Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer akhir tahun lalu.
Namun, penuntasan tenaga honorer diperpanjang sampai akhir tahun ini. Sementara itu, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa batasan belanja pegawai melalui APBD maksimal 30% berdasarkan Undang-undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
