Terus Melejit, Begini Perjalanan Boyolali Menjadi Daerah Jujugan Investasi

Solopos.com, BOYOLALI — Kabupaten Boyolali beberapa tahun belakangan ini kian berkembang sebagai daerah yang ramah, bahkan menjadi jujugan investasi skala menengah hingga besar. Realisasi investasi masuk ke Boyolali baik dari pemodal dalam negeri maupun asing terus meningkat dari tahun ke tahun.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Boyolali mencatat pada 2022 realisasi investasi Boyolali jauh melampau target, yaitu mencapai Rp3,1 triliun.

Kepala DPMPTSP Boyolali, Purnawan Raharjo, mengungkapkan secara detail pada 2021 dari target investasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Boyolali senilai Rp1,475 triliun terealisasi Rp1,988 triliun atau 134,47 persen.

Kemudian, target 2022, realisasi investasi Boyolali itu dinaikkan menjadi Rp1,711 triliun, dan realisasi atau capaiannya tetap melampaui yakni Rp3,125 triliun.

“Pada 2022, capaian investasinya memang luar biasa karena didominasi proyek jalan Tol Solo-Jogja serta beberapa investor skala menengah sampai skala besar,” jelas dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Selasa (13/6/2023).

Pada 2023 ini, target investasi Boyolali yang sudah berkembang menjadi daerah jujugan investor sesuai RPJMD Rp1,771 triliun, hingga triwulan I (Januari-Maret) capaian investasinya telah mencapai Rp559 miliar atau 33,8 persen.

Purnawan mengatakan jumlah tersebut telah melebihi rata-rata yaitu 25 persen per triwulan. Ia optimistis realisasi investasi 2023 dapat melebihi target walaupun proyek tol yang dulunya berfokus di Boyolali telah bergeser ke Klaten.

Sektor-sektor yang mendominasi investasi di Boyolali di antaranya industri, sektor jasa, transportasi, gudang, dan perdagangan. Menurutnya, para investor berbondong-bondong datang ke Boyolali karena visi misi bupati yang pro investasi.

Sejak awal komitmen Bupati Boyolali, M Said Hidayat, adalah menciptakan iklim investasi yang membawa kemudahan dalam pelayanan dan regulasi terkait percepatan perizinan berusaha bagi investor. Kemudahan investasi juga didukung Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal.

Selain itu, Purnawan menilai kualitas infrastruktur jalan yang terus ditingkatkan juga turut berpengaruh pada perkembangan Boyolali sebagai daerah jujugan investasi. “Ini komitmen Pak Bupati terkait infrastruktur itu sudah dibangunkan jalan kabupaten yang menghubungkan Boyolali selatan ke utara, jadi jalannya sudah kondisi mantap,” kata dia.

Dukungan Infrastruktur

Purnawan mencontohkan jalan dari Sruwen ke Karanggede dan Wonosegoro serta Juwangi kondisi jalannya sudah mantap. Begitu juga dari Bangka ke Simo, Klego, lalu Kemusu juga mulai dibangun.

Tidak kalah penting, menurut Purnawan, adalah dukungan tenaga listrik. Ia mengungkapkan PT PLN baru saja membangun gardu induk di Kecamatan Ampel. Pasokan listrik juga menjadi salah satu faktor pendukung investasi, khususnya untuk industri skala besar.

Purnawan mengatakan yang tidak kalah penting dalam upaya menjadikan Boyolali sebagai daerah jujugan investasi adalah mendorong investasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ia menjelaskan DPMPTSP telah memberikan layanan kemudahan dalam memfasilitasi pelaku UMKM yang belum tahu cara perizinan online single submission (OSS).

“Kami selalu mengadakan bimtek [bimbingan teknis] kepada para pelaku usaha. Menurut saya itu terkait [dengan banyaknya investor ke Boyolali]. Terkait perizinan, Pemkab Boyolali berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan,” kata dia.

Selain itu, telah ada Mal Pelayanan Publik (MPP) Boyolali sehingga segala aktivitas perizinan investasi dapat diurus dalam satu tempat tanpa harus bolak-balik ke kantor instansi terkait. Purnawan mencontohkan ketika investor berkonsultasi terkait perizinan yang melibatkan DPUPR, DLH, dan dinas teknis lainnya dapat dilakukan satu tempat.

“Beberapa yang pernah konsultasi ke kami ada investor pabrik sepatu, peternakan sapi, gudang, perumahan, pengelolaan batu pecah, dan sebagainya. Itu baru konsultasi, memastikan wilayah yang diincar masuk KPI [kawasan peruntukan industri] atau tidak,” kata dia.

Purnawan menjelaskan mekanisme perizinan investasi di Boyolali telah berbasis risiko melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission atau OSS RBA. Para pelaku usaha sebenarnya telah bisa mengakses sendiri perizinan tersebut.

Kemudahan Perizinan dan Konsultasi

Akan tetapi, ketika para calon investor tersebut mengalami kesulitan untuk menggunakan, DPMPTSP Boyolali siap memfasilitasi. Purnawan mengatakan konsultasi ke DPMPTSP tersebut tanpa dipungut biaya.

DPMPTSP Boyolali juga membantu mengarahkan investor agar sinkron dengan regulasi. Keterbukaan tersebut, jelas Purnawan, yang membuat investor mudah berkonsultasi ke DPMPTSP dan menjadikan Boyolali sebagai daerah jujugan investasi.

Ketika risiko usaha rendah, biasanya surat izin bisa langsung terbit jika persyaratan seperti KTP, email, data usaha, NPWP, dan lain-lain untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) telah terpenuhi.

Namun, ketika persyaratan dasar bagi usaha dengan risiko menengah hingga tinggi, ada beberapa persyaratan yang cukup banyak seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin lingkungan, dan lain-lain, maka DPMPTSP Boyolali akan membuka tempat untuk konsultasi.

“Para investor yang selalu kami fasilitas untuk konsultasi kepada kami, tentu dilayani dengan baik kesulitan-kesulitan mereka, itu cara kami membantu investor,” kata dia.

Sementara dari sisi ketersediaan lahan dan lokasi juga mendukung Boyolali sebagai daerah jujugan investasi. Pemkab Boyolali menyiapkan 2.130 hektare lahan sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Dari luasan itu, 417 hektare ada di kawasan utara dan 1.713 hektare di bagian selatan.

“Boyolali utara antara lain Klego, Nogosari, dan Wonosegoro,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Boyolali, M Syawalludin, saat dijumpai di kantornya, Selasa (13/6/2023).

Berdasarkan data dari BP3D Boyolali, wilayah Wonosegoro memiliki luas KPI 324 hektare, lalu Klego 87 hektare, dan Nogosari 6 hektare. Di wilayah selatan ada Kecamatan Ampel dengan luas KPI 1.169 hektare, Banyudono 57 hektare, Boyolali 56 hektare, Cepogo 157 hektare.

Ketersediaan Lahan

Mojosongo 96 hektare, Ngemplak 7 hektare, Sambi 6 hektare, Sawit 5 hektare, dan Teras 160 hektare. Total KPI Boyolali ada 1.713 hektare. Beberapa kecamatan seperti Andong, Juwangi, Karanggede, Kemusu, dan Simo di utara belum masuk ke KPI.

Alasannya antara lain karena merupakan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), lahan sawah dilindungi (LSD), serta khusus di wilayah Juwangi dan Kemusu karena banyak lahan milik Perhutani.

Syawal menceritakan pernah ada pabrik sepatu membidik Desa Bantengan, Karanggede, untuk investasi. Namun, Desa Bantengan tidak termasuk KPI sehingga tidak diberikan izin untuk berinvestasi di sana.

“Pak Bupati dalam visi misinya jelas mengatakan bahwa investasi yang masuk Boyolali tentu harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, wabil khusus untuk LP2B, khususnya lahan cadangan sawah harus dipertahankan,” kata dia.

Investor pabrik sepatu tersebut kemudian diarahkan ke Wonosegoro dan telah mengecek lokasi, namun dianggap terlalu jauh. Ia memperkirakan alasan investor membidik Karanggede karena dekat dengan pintu tol.

Sejauh ini, Syawal mengungkapkan investasi yang telah masuk di Boyolali utara berada di Klego, yaitu Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) yang juga punya pabrik di Sambi dan merupakan anggota PAN Brothers.

Lalu, ada pengembangan pembibitan ayam dari PT Japfa di Wonosegoro, tepatnya di Kedungpilang dan Repaking yang berbatasan langsung dengan Kedungjati, Grobogan.