Solopos.com, BOYOLALI–Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data keluarga Bupati-Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat-Wahyu Irawan atau Iwan, Selasa (25/6/2024).

Kegiatan coklit tersebut dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali 2024.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) didampingi komisioner KPU Boyolali dan Bawaslu Boyolali mendatangi rumah dinas bupati Boyolali pada Selasa sore.

Setelah melaksanakan coklit, rumah dinas ditempeli stiker penanda bahwa data keluarga yang menempati rumdin itu telah dilakukan pencocokan dan penelitian. Sehingga, datanya telah valid terdaftar dan bisa menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2024.

“Pak Bupati dan keluarga terdaftar di TPS 03 Siswodipuran, sedangkan Pak Wakil dan keluarga terdaftar di TPS 03 Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Boyolali, Muhammad Rohani, saat dimintai konfirmasi Solopos.com, Rabu (26/6/2024).

Berdasarkan rilis yang diterima Solopos.com pada Rabu, Rohani mengatakan tahapan coklit sangat penting karena sebagai dasar untuk memastikan dan memutakhirkan jumlah daftar pemilih  pada Pilkada 2024. Sehingga, ia berharap pelaksanaan coklit dapat sesuai jadwal yaitu 24 Juni-24 Juli 2024.

“Kami menargetkan satu bulan masa kerja untuk Pantarlih ini. Walaupun bekerja sebulan, kami menargetkan tiga pekan pertama itu untuk proses coklit. Saat ini mulai tanggal 24 juni 2024 untuk tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih,” katanya.

Rohani meminta masyarakat turut serta menyukseskan tahapan coklit dengan memberikan data yang benar ke petugas.

Selama tahapan coklit, masyarakat akan didatangi petugas yang mengenakan seragam Pantarlih. Saat didatangi, masyarakat akan diminta menyiapkan fotokopi kartu keluarga (KK) dan KTP terbaru.

Sementara itu, Bupati Said mengajak masyarakat Boyolali untuk mempersiapkan data yang akan dicoklit dan menyukseskan tahapan Pilkada 2024.

“Semoga kegiatan coklit ini berjalan lancar dan sesuai jadwal,” harap Said.

Diketahui, sebanyak 3.115 petugas Pantarlih bakal melaksanakan coklit data pemilih Pilkada 2024 dengan mendatangi rumah warga satu satu per satu.

Nantinya setelah selesainya tahapan coklit, tahapan selanjutnya yakni penyusunan daftar pemilih hasil coklit oleh PPS. Kemudian penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Diketahui pada Pilkada 2024 ini, Kabupaten Boyolali akan memiliki 1.590 Tempat Pemungutan Suara (TPS) reguler dan 1 TPS lokasi khusus yang tersebar di 22 kecamatan.

Solopos.com, JAKARTA–Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan keluarga yang memiliki anggota terjerat judi online (judol) perlu segera memutus hubungan dengan produk keuangan digital tersebut.

“Menurut saya, cut off, ya. Kalau dia punya kebiasaan judi online, cut, berhenti. Misal sudah terjerat judi online, jangan sampai mereka jadi kecanduan,” ujarnya ditemui usai kegiatan Gelar Wicara Edukasi Keuangan Bundaku oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Kiki, panggilan akrabnya, menyatakan keluarga merupakan benteng utama dalam upaya menghindari risiko judi daring atau online (judol). Dia menambahkan perlu adanya upaya bersama dalam memberantas judi online, di mana keluarga menjadi fondasi awal dalam upaya tersebut.

“Ini merupakan tugas kita semua agar jangan sampai makin banyak yang kena. Ini juga fungsi keluarga, termasuk ibu. Keluarga adalah benteng utama dalam menghadapi berbagai terjangan usaha-usaha penipuan,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkap setidaknya dua persen dari total pemain judi online di Indonesia berasal dari kelompok usia di bawah 10 tahun.

Diungkapkan Kiki, OJK sendiri turut mendukung upaya pemberantasan judi online, seperti melakukan penutupan rekening. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) untuk mengepung agar pinjaman online (pinjol), investasi ilegal, hingga judi online bisa diberantas bersama-sama.

“Saya juga sering mendapat penawaran. Kita tahu itu penipuan, tapi tidak semua orang seperti kita. Mungkin sebagian orang belum tahu itu. Makanya, kita harus bersama-sama melakukan edukasi,” tutur Kiki.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengingatkan masyarakat untuk memperkuat daya tahan dari risiko sektor keuangan digital.

Salah satu upaya penguatan itu, menurut Mahendra, bisa dilakukan melalui peran ibu. Seorang ibu yang memiliki literasi keuangan yang memadai dapat memberikan manfaat berganda (multiplier effect) dalam upaya pencegahan risiko kejahatan keuangan siber, di mana penyebaran pengetahuan dilakukan melalui lingkungan keluarga.

Pada bagian lain, Peneliti Muda Muhammad Nidhal dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebabkan hasil studinya terkait judi online. Menurutnya, judi online marak di Indonesia karena literasi digital dan literasi keuangan rendah, serta kurangnya ketegasan hukum terhadap pelaku judi online.

Nidhal dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa, menambahkan faktor lingkungan seperti aksesibilitas yang mudah, iklan yang masif, pergaulan dan ajakan teman, serta faktor individual seperti kurangnya pemahaman terhadap risiko judi online juga turut mendorong terjadinya perilaku yang sifatnya candu.

“Literasi keuangan yang belum memadai, dorongan mencari keuntungan cepat dan kebutuhan hiburan yang sifatnya candu, menjadi penyebab utama maraknya judi online,” kata Nidhal.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, baru 49,6 persen. Padahal inklusi keuangannya sudah 85 persen. Literasi digitalnya juga masih kurang, yaitu 41,48 persen.

Melihat hal ini, literasi digital dan literasi keuangan menjadi dua hal yang masih perlu ditingkatkan.

Literasi digital dan keuangan yang baik dapat membantu masyarakat mengelola keuangannya untuk hal-hal produktif, terhindar dari kecanduan judi online, serta terhindar dari penipuan daring, kejahatan digital, hingga kebocoran data.

Nidhal memandang perlu upaya lebih untuk perlindungan konsumen, khususnya di ruang digital, terlebih saat ini regulasi perlindungan konsumen yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) belum mengakomodasinya.

“Selain upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan jelas melalui pengaturan pemerintah mengenai judi online, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam mendukung program dan inisiatif pemberantasan judi online serta turut mencegah kasus perjudian online terus meningkat di lingkungannya masing-masing,” tambahnya.

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyoroti adanya praktik beberapa oknum yang turut menyebabkan menurunnya kinerja industri tekstil Indonesia. Ia menilai oknum-oknum tertentu memanfaatkan impor barang secara tidak terkendali.

“Pertanyaan yang mendasar kenapa industri tekstil kita menurun? Tapi juga pertanyaan bagaimana dengan impor-impor yang ada? Bagaimana pembatasan daripada impor? Karena jangan sampai barang dari negara tertentu bebas masuk, karena oknum-oknum tertentu akibatnya yang larinya kepada industri tekstil misalnya yang juga sangat rentan,” kata Arsjad di Jakarta, Selasa (25/6/2024) seperti dilansir Antaranews.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Menurut Arsjad, praktik impor yang disalahgunakan oleh oknum tertentu menyebabkan persaingan yang tidak sehat bagi industri tekstil dalam negeri.

Hal ini tidak hanya merugikan pabrik-pabrik besar, melainkan juga berdampak langsung pada industri rumahan (home industry) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor tekstil.

“Karena sekarang dalam konteks tekstil kan bukan hanya di pabriknya, tetapi juga adanya home industry. Yang di mana itu adalah banyak teman-teman, saudara kita UMKM. Jadi, di sinilah memang balik lagi. Kalau ditanya Indonesia, fundamentalnya baik-baik saja. Tapi keadaan dunia tidak baik-baik saja,” jelasnya.

Adapun hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyelenggarakan rapat terbatas yang diikuti sejumlah menteri kabinet untuk menanggapi banyaknya industri tekstil lokal yang gulung tikar.

“Barusan rapat itu mengenai keluhan dari industri tekstil, pelaku industri tekstil yang beberapa tutup ya, dan ada beberapa yang terancam (melakukan) PHK massal,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Guna merespons isu ini, pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Pemberlakuan kembali aturan tersebut merupakan usul dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang diharapkan bisa membendung gelombang PHK yang dialami industri tekstil.

“Tetapi tadi disepakati kita pakai instrumen pengenaan untuk TPT dan pakaian jadi, elektronik, alas kaki, dan keramik, tas dikenakan BMTP dan anti dumping sekalian,” ujar Zulhas.

Zulhas mengatakan dirinya dan para menteri terkait akan merumuskan lebih lanjut aturan mengenai kebijakan dan pengaturan impor, agar segera bisa diimplementasikan.

“Mudah-mudahan besok kalau surat itu selesai berarti lusa, tiga hari kemudian pengenaan biaya masuk BMTP dan anti dumping itu bisa selesai. Nah sementara untuk merumuskan melindungi (industri tekstil) secara jangka panjang usulan Kementerian Perindustrian apakah kembali ke Permendag 8, apakah menyusun aturan baru, nanti kami akan berunding lebih lanjut,” katanya.

Gelombang PHK

Bank Indonesia menilai banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil akibat kesulitan memperoleh bahan baku dan penurunan permintaan.

“Kondisi global kan belum pulih, bisa ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mereka yang belum bisa lebih cepat. Ada juga di beberapa negara yang laju ekonomi masih lambat,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Ndari Surjaningsih di sela-sela acara Update Informasi dan Perkembangan Ekonomi Regional Jateng, di Semarang, Selasa (26/6/2024) seperti dilansir Antaranews.

Menurut dia, banyaknya PHK dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki sebenarnya tidak lepas dari penurunan kinerja komoditas TPT akibat penurunan permintaan dari negara-negara buyer.

Apalagi, kata dia, kondisi global yang belum pulih dan permasalahan geopolitik, seperti perang Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung usai juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia.

Ia menyebutkan beberapa negara mengalami inflasi yang masih tinggi, terutama di negara “buyer” atau tujuan ekspor sehingga peningkatan permintaan terhadap produk tersebut tidak mengalami peningkatan.

Diakui Ndari, komoditas penyumbang ekspor utama di Jateng selama ini adalah TPT dan alas kaki ke berbagai negara tujuan, baik di kawasan Eropa maupun Amerika.

Dalam perkembangannya, kata dia, ekspor TPT dan alas kaki dari Jateng pada tahun 2023 ke Eropa turun 24 persen, demikian juga dengan Amerika mengalami penurunan.

Kendala lain, kata dia, industri TPT juga mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku untuk produksi yang turut mempengaruhi produktivitas yang berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja.

Produsen alas kaki di Indonesia, kata dia, masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sedangkan kebijakan pemerintah yang membatasi impor mempersulit industri TPT.

“Ada kebijakan pemerintah terkait dengan impor, mengakibatkan produsen lokal yang memproduksi TPT kesulitan memperoleh bahan baku impor dari luar. Butuh impor tapi ada kendala mendatangkan bahan baku, sedangkan di sisi lain ada impor ilegal yang masuk,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng menyebutkan setidaknya 7.437 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) seiring tutupnya sejumlah perusahaan di wilayah tersebut pada tahun ini.

Beberapa di antaranya adalah industri garmen, seperti PT Semar Mas Garmen di Boyolali, PT Cahaya Timur Garmindo di Pemalang, kemudian PT S. Dupantec di Kabupaten Pekalongan.

Tingkat PHK pada tahun ini hampir sama dengan 2023 yang mencapai 8.588 pekerja, seperti PT Tanjung Kreasi di Temanggung, PT Bamas Satria Perkasa (Purwokerto), PT Delta Merlin di Sukoharjo (tekstil).

Bahkan, pada tahun lalu ada perusahaan tekstil yang masih beroperasional turut melakukan PHK, yakni PT Apac Inti Corpora di Bawen yang pada 2023 melakukan PHK sebanyak 1.000 karyawan.