Boyolali (Espos)–Pemkab Boyolai dinilai tidak perlu membeli mobil baru untuk menambah kekurangan mobil dinas pimpinan DPRD. Anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru lebih baik digunakan untuk pelaksanaan program yang menyentuh kepentingan masyarakat langsung.
Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Boyolali, Thontowi Jauhari, Jumat (16/10). Sebagaimana disebutkan UU 27/2009, jumlah wakil ketua DPRD yang sebelumnya dua orang bertambah menjadi tiga. Dengan demikian, mobil dinas wakil ketua Dewan kurang satu.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Pemkab Boyolali tidak perlu membeli mobil baru untuk menutup kekurangan. Tolong dioptimalkan kendaraan dinas yang ada untuk pemenuhan kebutuhan pimpindan Dewan,” ungkap Thontowi yang merupakan wakil ketua Dewan terpilih.
Ia mengaku siap untuk tidak menggunakan kendaraan dinas, kendati daalam PP 24/2004 tentanng Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperolehnya. Menurutnya fasilitas pimpinan dan anggota dewan yang diterima saat ini sudah lebih dari cukup.
Dalam PP itu sebutkan Pimpinan Dewan disediakan masing-masing satu rumah dinas beserta perlengkapannya dan satu kendaraan dinas jabatan.
Mantan anggota DPRD Jateng ini menambahkan perlu adanya paradigma baru dalam membangun dan me-manage pemerintahan, yakni dengan mengedepankan hak-hak rakyat dibandingkan hak-hak pejabat. Yang terjadi selama ini, menurutnya, terbalik. Kepentingan pejabat lebih diprioritakan ketimbang kepentingan rakyat.
kha
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
