SOLOPOS.COM - Ilustrasi laporan keuangan. (scu.edu)
Solopos.com, KLATEN — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) hingga kini masih mencari penyebab utama raibnya usulan bantuan keuangan khusus (BKK) di APBD 2023 dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dugaan awal, raibnya BKK di APBD itu lantaran sistem eror.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan setelah ada keluhan dari sejumlah anggota DPRD terkait BKK, ada rapat dengan TAPD.
“Sudah kami cek kenapa ini bisa terjadi dan ternyata ada eror pada sistemnya,” kata Mulyani saat ditemui di wilayah Kecamatan Klaten Selatan, Jumat (13/1/2023).
Selain BKK usulan melalui DPRD, Mulyani mengakui BKK yang diusulkan melalui bupati juga ada yang raib.
Selain BKK usulan melalui DPRD, Mulyani mengakui BKK yang diusulkan melalui bupati juga ada yang raib.
“BKK [usulan melalui bupati] juga banyak [yang hilang]. Saya dimarahi banyak kepala desa ini. Jadi ini memang by system, bukan karena ada seseorang yang sengaja. Ya nanti diperbaiki di APBD perubahan 2023 mapun di APBD murni 2024,” kata Mulyani.
Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono, mengatakan persoalan hilangnya usulan BKK dari SIPD itu masih terus dibahas dan dicari penyebab utamanya. Dia memastikan tak ada unsur kesengajaa hilangnya usulan BKK di APBD dari SIPD itu.
Disinggung nilai BKK yang diduga hilang, Jajang belum bisa memastikan. Saat ini, Pemkab masih terus menyandingkan data antara yang diusulkan dengan data yang dimasukkan dalam SIPD.
Jajang menjelaskan SIPD merupakan sistem yang diberlakukan dari pemerintah pusat dan dua tahun ini diterapkan. Dia mengakui saat ini memang belum bisa mapan untuk menerapkan sistem tersebut. Namun, Pemkab berupaya terus melakukan penyempurnaan menerapkan sistem tersebut.
Sebelumnya, usulan BKK melalui anggota DPRD yang diajukan di APBD disebut-sebut hilang dari SIPD.
“Beberapa hari yang lalu ada fakta bahwa BKK yang mungkin sebagian ada di desa dan hasil dari Pokir [pokok pikiran] anggota dewan yang notabene melalui tahapan normatif dan ending-nya di SIPD ternyata sebagian hilang. Hampir semua fraksi menginformasikan hal tersebut,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Klaten, Widodo, Kamis (12/1/2023).
Widodo mengatakan Pokir merupakan aspirasi masyarakat untuk pembangunan daerah dan dipilih melalui skala prioritas. Artinya, belanja pembangunan itu benar-benar dibutuhkan masyarkat.
Permasalahan itu sudah dirapatkan di DPRD dan awalnya diduga karena kerusakan sistem. Namun, setelah ditanyakan ke Kemendagri, kesalahan bukan di sistem.
Agar isu itu tak semakin liar, Widodo mengatakan anggota DPRD lintas fraksi sudah bersurat ke pimpinan DPRD. Surat itu disampaikan agar pimpinan DPRD bisa memfasilitasi pertemuan alias rapat dengan TAPD guna mendapatkan penjelasan resmi terkait hilangnya BKK.
Pada akhir pekan ini, eksekutif dan legislatif menggelar rapat guna membahas permasalahan tersebut.