Solopos.com, WONOGIRI — Baturetno menjadi kecamatan dengan jumlah kasus maupun jumlah kematian terbanyak akibat demam berdarah dengue atau DBD di Wonogiri selama periode Januari-April 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, total ada 207 kasus dengan tujuh kematian akibat DBD di Kota Sukses selama empat bulan tersebut.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Dari jumlah itu, paling banyak temuan kasus DBD ada di Baturetno yakni 36 kasus dengan dua kematian. Kemudian Jatisrono dengan 22 kasus dan satu kematian. Disusul Kecamatan Wonogiri dengan 20 kasus dan satu kematian, Giriwoyo ada 19 kasus dengan nol kematian, Purwantoro ada 13 kasus dengan satu kematian.

Selanjutnya Slogohimo dengan 10 kasus dan satu kematian, lalu Girimarto dengan empat kasus dan satu kematian. Dibandingkan dengan data sepanjang tahun 2023, jumlah kasus maupun kematian akibat DBD di Wonogiri meningkat drastis.

Pada 2023, tercatat hanya ada 26 kasus DBD dengan nol kematian. Kemudian pada 2022 ada 109 kasus dengan tiga kematian, 2021 ada 39 kasus dengan lima kematian, 2020 ada 24 kasus dengan nol kematian.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Wonogiri, Satyawati, mengatakan persentase angka kematian atau case fatality rate (CFR) akibat DBD di Wonogiri saat ini mencapai 3,38%. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan target CFR yang seharusnya di bawah 2%.

Dinkes Wonogiri mencatat jumlah kasus DBD pada empat bulan pertama 2024 ini merupakan yang tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Jumlah kasus DBD selama enam tahun belakangan atau 2018-2023 rata-rata hanya 46 kasus per tahun. Artinya pada 2024 ada lonjakan kasus DBD yang cukup signifikan.

”Cuaca menjadi salah satu faktor besar penularan DBD. Saat musim hujan kasus ini biasanya meningkat. Saat ini kasus DBD sudah mulai menurun karena memasuki kemarau,” ujar dia saat diwawancarai Solopos.com, Rabu (15/5/2024).

Satyawati mengatakan penularan DBD dan tingkat kematian atau fatalitas kasus DBD bisa diminimalkan, salah satunya dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Inti dari PSN yaitu mencegah nyamuk sebagai vektor pembawa virus dengue berkembang biak.

Masyarakat tidak boleh sampai lengah dan harus menjadikan PSN sebagai kebiasaan kolektif untuk dilakukan di sekitar rumah secara rutin. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dilakukan dengan menguras dan menyikat tempat penampungan air.

Kemudian menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah barang bekas yang bernilai ekonomis, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk, dan menggunakan obat antinyamuk.

“Vektor [hewan pembawa virus] penyakit ini kan nyamuk, maka cara paling efektif untuk mencegah penularan yaitu dengan PSN. Itu cara paling sederhana, mudah, murah, dan sudah terbukti paling efektif untuk pencegahan,” kata dia.

Solopos.com, SRAGEN—Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati melantik sebanyak 568 aparatur sipil negara (ASN), di Gedung Kartini, Jl. Raya Sukowati, Kelurahan Sine, Sragen pada Rabu (15/5/2024).

Yuni, sapaan akrabnya berpesan kepada seluruh pegawai agar selalu berinovasi dan membuat terobosan. Lebih lanjut dia menguraikan ASN yang dilantik termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan PNS.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Inilah cara untuk mengakomodasi yang sudah bekerja mendarmabaktikan dirinya untuk Sragen tetapi belum punya status yang pasti,” terang Yuni dalam sambutannya.

Bupati mengungkapkan sebanyak 85% orang yang dilantik dan diambil sumpahnya pada kali ini merupakan pegawai non-ASN yang telah mengabdi di Sragen.

“Hanya sekarang gajinya dari Rp1,6 juta menjadi Rp3,4 juta,” kata dia.

Dengan kenaikan gaji tersebut, Yuni mengimbau agar mengucap syukur dan tidak lupa bersedekah dan berzakat. Selain itu, Yuni berpesan kepada mereka agar selalu meningkatkan kualitas kerja.

“Karena pernah ada contohnya sekian lama menjadi tenaga kontrak, begitu diangkat menjadi PPPK terjadi penurunan kinerja dan akhirnya tidak diperpanjang. Ada itu contohnya. Dimana? di Kabupaten Sragen,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Yuni mengimbau agar selalu bisa mengasah diri dan introspeksi diri bahwa pengangkatan ini bukan merupakan capaian puncak.

Yuni berpesan kepada para tenaga P3K yang dilantik jadi ASN Sragen itu untuk selalu meneguhkan tekad dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa, negara, dan khususnya di Bumi Sukowati.

“Untuk formasi guru silakan membuat inovasi dan terobosan dalam mengajar. Yang ditempatkan di bidang teknis silakan, melakukan inovasi,” ujarnya.

Solopos.com, SOLO — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Aminurokhman mendukung wacana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian, setelah DPR memulai revisi Undang-undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Aminurokhman tidak menampik isu yang beredar bahwa revisi UU Kementerian Negara itu untuk mengakomodasi keinginan Prabowo untuk memiliki hingga 40 kementerian. Padahal, beleid tersebut membatasi jumlah kementerian maksimal 34.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Dia menekankan, Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat para pembantu-pembantunya dengan didasarkan pada fungsi kelembagaan yang ada.

“Sepanjang hal itu [penambahan jumlah kementerian] bisa menjadi kebutuhan yang proporsional dan bisa berjalan efektif dan produktif untuk mewujudkan visi misi negara saya kira masyarakat juga harus memahami itu,” ujar Aminurokhman dalam keterangannya, Rabu (15/5/2025).

Di samping itu, dia ingin rencana kebijakan kabinet gemuk itu juga harus punya pertimbangan yang matang. Rencana tersebut, lanjutnya, harus disesuaikan dengan visi misi Prabowo.

Selain itu, kabinet juga harus didasarkan dengan pertimbangan yang komprehensif dan proporsional agar kinerja kementerian bisa efektif dan tupoksinya bisa berjalan tanpa tumpang tindih.

“Efektifitas lembaga itu harus tetap menjadi acuan dalam mempertimbangkan jumlah kementerian lembaga,” kata Aminurokhman.

Sebelumnya, DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) secara resmi mulai membahas revisi UU Kementerian Negara dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (14/5/2024).
Dalam rapat pleno tersebut, tenaga ahli Baleg DPR memaparkan sejumlah rancangan materi muatan yang akan diubah dalam UU Kementerian Negara, salah satunya Pasal 15 yang membatasi jumlah kementerian.

“Jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 semula berbunyi paling banyak 34 kementerian, kemudian diusulkan perubahannya menjadi, ‘Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan’,” ujar presentasi tersebut.

Disebutkan, dasar revisi UU Kementerian Negara ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 79/PUU-IX/2011. Nantinya, rancangan materi yang diusulkan masih dibahas oleh fraksi-fraksi yang ada di Baleg DPR dan perwakilan dari pemerintah.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Nasdem Dukung Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian”