SOLOPOS.COM - Forum Peduli Buruh (FPB) Kabupaten Sukoharjo bersama aliansi buruh geruduk Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin (5/9/2022). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri).

Solopos.com, SUKOHARJO — Forum Peduli Buruh (FPB) Kabupaten Sukoharjo bersama aliansi buruh di Sukoharjo demo menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin (5/9/2022).

Seperti diketahui pada Sabtu (3/9/2022) pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Solar, Pertalite dan Pertamax. Masing-masing menjadi Rp6.800 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertalite, dan Rp16.500 per liter untuk Pertamax.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Ketua FPB Kabupaten Sukoharjo, Sukarno mengatakan kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Dampaknya sangat luas. Kami selaku buruh, dari tiga tahun semenjak pandemi kenaikan upah tidak lebih dari 1%. Sementara harga pokok naik terus lebih dari 1%,” jelas Sukarno.

“Kalau upah itu rendah kebutuhan tinggi kami juga akan jebol tidak akan bisa mengikuti harga pasar,” jelas Sukarno lagi dalam audiensi dengan Kapolres Sukoharjo dan Sekretaris Komisi IV di kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Ratusan Buruh Demo di Depan Gedung Grahadi Surabaya

Kenaikan BBM menurutnya hanya akan membuat para buruh nombok. “Inflasi sudah diangka 5% pastinya ini juga akan naik enam koma sekian. Kami mohon bisa menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI pusat,” kata Sukarno dalam demo buruh di Sukoharjo tersebut.

Tuntutan pertama dalam demo buruh di Sukoharjo tersebut, kata Sukarno, yakni menolak secara tegas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Permintaan keduanya yakni meminta penerapan kebijakan subsidi tepat sasaran. Sementara tuntutan ketiganya adalah meminta pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyaluran subsidi BBM.

Sementara itu Sekretaris FPB, Sigit Hartono mengatakan pekerja tidak perlu bantuan sosial. Yang mereka butuhkan adalah kepastian kelangsungan kebutuhan hidup pekerja melalui upah.

“Artinya kalau upahnya layak mampu membeli itu tidak ada persoalan, yang menjadi persoalan dampak Covid-19  yang masih kami rasakan. Teman-teman kami ada yang dirumahkan di PHK dan lainnya. Sementara kenaikan BBM direspons juga dengan kenaikan harga bahan pokok,” ujarnya.

Baca juga: Buruh akan Mogok Nasional 3 Hari, Ini 5 Tuntutan Buruh

Sementara itu Sekretaris Komisi IV, Sukardi Budi Martono mengapresiasi penyampaian aspirasi masyarakat itu dengan tertib. Pihaknya mengatakan akan mengawal perwakilan demo buruh di Sukoharjo tersebut untuk bertemu dengan DPR RI.

“Nanti kami akan carikan waktu mengawal panjenengan supaya bisa ketemu dengan wakil panjenengan di sana. Karena penentu itu bukan DPR Kabupaten tetapi DPR RI,” jelasnya.

Dalam unjuk rasa itu ratusan buruh mengenakan pakaian biru, lengkap dengan bendera dan beberapa spanduk bertuliskan keluhan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya