SOLOPOS.COM - Ilustrasi pungli (dok. Solopos)
Solopos.com, SRAGEN — Bantuan pemerintah melalui dana aspirasi DPR yang disalurkan di Kabupaten Sragen diduga dipotong oleh oknum. Salah satu bantuan yang dipotong tersebut adalah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
Tudingan tersebut dilayangkan oleh Koordinator LSM Team Operasional Penyelamatan Aset Negara RI (Topan-RI), Agus Triyono, dalam rilis yang diterima Solopos.com, Selasa (15/11/2022).
Selain program BSPS atau bedah rumah tidak layak huni, bantuan lain yang disunat yakni bantuan irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI); bantuan alat dan mesin pertanian, traktor, kebun bibit rakyat; dan bantuan peternakan UPPO (Unit Pengelola Pupuk Organik),
“Untuk bantuan bedah rumah program BSPS dimintai setoran kurang lebih Rp2 juta per rumah,” ujar Agus.
“Untuk bantuan bedah rumah program BSPS dimintai setoran kurang lebih Rp2 juta per rumah,” ujar Agus.
Dalam program BSPS, ditengarai ada pemanfaatan dana tukang untuk kepentingan lain yang diduga untuk disetor ke pihak pemberi aspirasi. Menurut Agus, bantuan BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tersebut nilainya masing-masing Rp17,5 juta per unit.
Baca Juga: Cegah Pungli! Polres Wonogiri Tiadakan Tilang Manual
“Dana ongkos tukang inilah yang diduga kemudian disunat oleh oknum pemberi aspirasi,” sambung Agus.
Praktik lain untuk menyunat anggaran juga dilakukan dalam penyediaan material yang bekerja sama dengan toko bangunan. Semisal pesanan dalam nota ditulis 50 sak semen, kenyataannya yang dikirim cuma 30 sak.
Modus pemotongan anggaran seperti ini, sambung Agus, diduga sudah berlangsung sejak 2019. Pada 2020 tercatat ada 630 unit rumah penerima bantuan program BSPS di Sragen. Tahun-tahun berikutnya jumlah penerima bantuan semakin meningkat.
Baca Juga: Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara, 2 Aktivis Formas Sragen Tak Banding
“Pada 2022 ini ada 30 desa lebih penerima bantuan program BSPS di Sragen. Jumlahnya mencapai ribuan. Jadi bisa dihitung sendiri , kira-kira berapa milliar uang untuk membangun rumah tak layak warga miskin yang diduga ditilap oknum tersebut,” ujar Agus tanpa menyebut identitas oknum dimaksud.
Adapun desa-desa penerima bantuan BSPS tersebut antara lain Banyuurip dan Mlale di Kecamatan Jenar. Selain itu Cepoko dan Kacangan di Kecamatan Sumberlawang, Gemantar dan Kedawung di Kecamatan Mondokan, Kaliwedi dan Tegalrejo di Kecamatan Gondang, Wonporejo di Kecamatan Kedawung, dan Klandungan di Kecamatan Ngrampal.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Petanahan, dan Tata Ruang Kabupaten Sragen, Aris Wahyudi, membantah adanya pemotongan dana BSPS karena dana bersumber dari pusat.
“Dalam hal ini, kami hanya membantu dalam penunjukkan penerima by name by address, yaitu data-data. Dari persiapan di desa, kemudian pengajuan hingga sampai verifikasi kelayakan. Setelah itu kami mengajukan ke kementerian melalui provinsi. Selain itu kami juga membantu dalam hal penunjukkan kelompok penerima bantuan,” terang Aris dihubungi Solopos.com, Selasa.
Baca Juga: Pembagian BLT di Gondang Sragen, Ngadiyem: Alhamdulillah Bisa Beli Beras
Disperkimtaru hadir di masyarakat, sambungnya, sebagai pendamping penerima dalam penggunaan material bangunan yang baik seperti apa.
“Namun kami tidak terlibat masalah uang. Penyaluran tersebut dilakukan oleh kementerian langsung kepada rekening warga. Tugas kami adalah melakukan verifikasi lapangan dan monitoring perkembangan pelaksanaaan program,” pungkas Aris.