SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo bakal menggelar pasar murah di kecamatan selama dua pekan terakhir Ramadan. Acara tersebut bertujuan mengendalikan harga yang cenderung naik menjelang Lebaran.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo, Subagiyo, mengatakan pasar murah diadakan di tiap kecamatan masing-masing selama dua hari. “Rencananya akan digelar mulai 18 Mei hingga 27 Mei. Setiap kecamatan mendapat giliran dua hari secara bergantian. Hingga saat ini, kami masih mematangkan rencana penyelenggaraan pasar murah tersebut. Senin [13/4/2019], kami masih akan rapat untuk menentukan jadwal dan lokasinya,” kata dia, Sabtu (11/5/2019).
Subagiyo menjelaskan pasar murah bakal menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Seperti, beras, gula, tepung, minyak, produk-produk olahan telur, dan daging ayam, serta bumbu-bumbu dapur.
Disdag bekerja sama dengan produsen dan distributor komoditas kebutuhan pokok agar memberi subsidi harga selama pasar murah berlangsung. Mereka di antaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Perusda Pedaringan, Bulog, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar), serta pedagang pasar berskala besar.
Selain pasar murah di lima kecamatan, TPID juga bakal menggelar Pasar Mirunggan atau pasar murah skala besar selama tiga hari pada 27-29 Mei mendatang. “Dua lokasi menjadi alternatif, yakni Benteng Vastenburg dan Balai Kota. Pasar tersebut juga akan membuka layanan jasa penukaran uang yang dilayani langsung oleh Bank Indonesia [BI],” jelas Subagiyo.
Layanan dibuka untuk memudahkan akses masyarakat yang membutuhkan uang pecahan tertentu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pertamina, sambung dia, juga akan mengadakan sosialisasi penggunaan gas lima kilogram untuk kalangan menengah-atas.
“Di samping pasar murah, langkah antisipatif untuk mengendalikan harga komoditas selama Bulan Puasa hingga Lebaran adalah bekerja sama dengan Satgas Pangan dari Kepolisian,” ucapnya.
TPID dan Satgas Pangan akan mengawasi ketersediaan barang, kelancaran distribusi, hingga antisipasi adanya praktik penimbunan barang.