Klaten (Espos)–Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Klaten, Kamis (1/7), menuntut peningkatan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi kepala desa (Kades), Sekdes non-PNS, Kaur maupun Kadus. Pasalnya, besaran Tamsil saat ini dinilai minim sehingga kurang mencukupi kebutuhan hidup perangkat desa.
Koordinator PPDI Klaten, Agus Anggito saat audiensi dengan anggota Dewan di Ruang Paripurna DPRD Klaten, kemarin, mengatakan, pihaknya meminta Tamsil untuk Kades naik menjadi Rp 900.000-Rp 950.000/bulan, Sekdes non-PNS Rp 800.000-Rp 850.000/bulan serta Kaur/Kadus Rp 700.000-Rp 750.000/bulan. “Kami berharap ada pemihakan untuk kesejahteraan perangkat desa,” ujarnya.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kedatangan puluhan anggota PPDI ke Gedung Dewan sekitar pukul 11.00 WIB ditemui sejumlah wakil rakyat dari unsur pimpinan serta lintas komisi. Agus Anggito menguraikan, kesenjangan kesejahteraan antara perangkat desa di satu desa dengan desa yang lain masih terjadi lantaran kondisi wilayah yang berbeda. Agar tak terjadi kecemburuan, katanya, pihaknya mengusulkan kenaikan Tamsil.
Diungkapkan Agus, PPDI Klaten yang terbentuk 23 Februari lalu merencanakan program pesangon bagi perangkat desa yang purna tugas. Di sisi lain, pihaknya meminta dukungan dari para wakil rakyat untuk adanya pembenahan administrasi di desa melalui informasi teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kami berharap PPDI diberdayakan sebagai aset pembangunan Klaten.”
Untuk diketahui, Tamsil bagi Kades saat ini senilai Rp 500.000/bulan, Sekdes non-PNS Rp 450.000/bulan dan Kaur/Kadus Rp 400.000/bulan. Penyerahannya, dengan cara dirapel setiap tiga bulan.
rei
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
