Solopos.com, SOLO—Uang berbagai jenis tunjangan anggota DPRD Solo untuk bulan Januari 2024 belum cair. Kondisi itu disebut relatif jarang terjadi.
Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, saat dihubungi via telepon WhatsApp (WA), Jumat (12/1/2024), mengonfirmasi belum cairnya tunjangan anggota DPRD Solo bulan ini. Tak hanya anggota, tunjangan pimpinan DPRD Solo juga belum cair.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Oh iya, ini sampai hari ini belum [belum cair]. Gaji pokoknya saja yang sudah. Untuk tunjangan-tunjangan belum,” ujar dia. Menurut Budi saat ini masih proses pencairan berbagai jenis tunjangan itu. “Kami masih menunggu,” urai dia.
Politikus PDIP itu mengatakan pada awal tahun biasanya memang ada proses tertentu berkaitan penyesuaian dengan APBD Solo. Penyesuaian itu diakui dia memang membutuhkan persiapan-persiapan tersendiri oleh Pemkot Solo.
“Karena di awal tahun biasanya ada proses kaitanya penyesuaian dengan APBD, yang memang perlu persiapan-persiapan. Jadi di awal tahun ini ada penyesuaian SIPD [Sistem Informasi Pemerintah Daerah] Pemkot Solo,” sambung dia.
Namun, Budi mengakui biasanya uang berbagai jenis tunjangan itu diberikan berbarengan dengan gaji pokok anggota DPRD Solo. Untuk tunjangan bulan ini belum bisa dicairkan karena anggaran yang ada baru cukup untuk gaji pokok saja.
“Iya, iya [biasanya bareng gaji pokok]. Tapi karena ini kan baru cukup untuk gaji pokok saja, yang untuk tunjangan-tunjangan belum. Termasuk yang untuk pimpinan [DPRD],” kata dia. Menurut dia selama ini pencairan tunjangan lancar.
Bila ada penundaan pencairan tunjangan pun menurut Budi paling hanya mundur sedikit. “Ya paling agak mundur sedikit, biasanya enggak, biasanya lancar. Ya karena ada perubahan sistem itu, sehingga jadi agak lama,” imbuh dia.
Pengakuan senada disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Solo, Honda Hendarto. Menurut dia biasanya tunjangan-tunjangan tersebut dicairkan berbarengan dengan pencairan gaji pokok bulanan anggota DPRD Solo setiap awal bulan.
“Saya cerita jujur, tak ada kepentingan politik, tunjangan belum cair. Anggota DPRD kan ada gaji setiap tanggal 2, ada tambahan tunjangan, kayak tunjangan perumahan, transportasi, dan lainnya. Biasanya tanggal 2 ontime,” ungkap dia.
Honda mengaku tidak bermaksud mempermasalahkan belum cairnya berbagai tunjangan. Dia menyatakan hanya ingin mencontohkan dampak dari memprihatinkannya cashflow Pemkot Solo. Dia menduga itu dipengaruhi PAD tak target.
“Ini menunjukkan realita cashflow Pemkot Solo sangat memprihatinkan. Itu jelas karena pengaruh itu. Sangat berdampak. Ketidakmampuan keuangan daerah. Itu kewajiban Pemkot memberikan gaji dan tunjangan setiap tanggal 2,” sambung dia.
Honda juga menyebut uang persediaan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) belum bisa cair. Kondisi itu membuat kegiatan-kegiatan OPD ikut tersendat. Politikus PDIP itu berharap kondisi kurang baik ini bisa segera diatasi Pemkot Solo.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
