UJIAN NASIONAL : Komisi X DPR Pertanyakan Kebocoran Soal

Ujian Nasional, Komisi X DPR akan mempertanyakan kebocoran soal UN kepada Mendikbud.

Solopos.com, KARANGANYAR–Anggota Komisi X DPR, Rinto Subekti, memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan ujian nasional (UN) 2016 bagi siswa tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat. Catatan-catatan tersebut akan ditanyakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPRD, Selasa (12/4/2016).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Pernyataan itu disampaikan politikus Partai Demokrat tersebut saat ditemui wartawan seusai kegiatan reses di kediaman Wakil Ketua DPC PD Karanganyar, Tri Haryadi, Minggu (10/4/2016).

“Ada beberapa temuan, salah satunya isu kebocoran soal atau kunci jawaban. Ini sedang diselidiki. Apa karena internal di kementerian, atau isu dari lembaga bimbingan belajar,” kata dia. Rinto menyatakan Komisi X belum bisa mengambil kesimpulan terkait dugaan kebocoran soal UN. Pihak-pihak yang terlibat persiapan UN, termasuk lembaga percetakan, sedang diproses.

Menurut Rinto, Mendikbud mengakui kebenaran soal yang diajarkan lembaga bimbingan belajar, mencapai 20 persen. “Menurut Pak Menteri, hampir 20 persen soalnya sama,” imbuh dia. Temuan lain dari pelaksanaan UN 2016, Rinto melanjutkan belum cukup baiknya pelaksanaan ujian berbasis komputer. Sebab di sejumlah sekolah diluar Jawa, aliran listriknya padam.

Padamnya aliran listrik membuat waktu pelaksanaan ujian molor 30 menit hingga tiga jam. Molornya waktu pelaksanaan ujian, apalagi sampai tiga jam, dinilai menjadi preseden buruk. Situasi tersebut berpotensi memunculkan spekulasi. “Kalau hasil ujian siswa bagus, bisa dikira karena dapat bocoran. Kalau hasilnya ujian jelek dianggap tak kompeten,” ujar dia.

Rinto mengaku sudah mengingatkan Mendikbud supaya persiapan pelaksanaan UN lebih matang. Secara umum, dia menilai kesiapan daerah melaksanakan UN lebih baik tahun lalu.

“Dari kesiapan daerah melaksanakan UN masih lebih baik tahun lalu. Hal itu karena peningkatan persentase peserta ujian berbasis komputer, dari lima persen jadi 20 persen,” tutur dia. Temuan senada disampaikan Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani. Menurut dia ada sejumlah sekolah penyelenggara ujian berbasis komputer tak menyiapkan diesel.

Situasi tersebut menurut dia rawan terjadinya masalah, utamanya bila aliran listrik padam. Dia meminta Disdikpora dan pengelola sekolah tak main-main dalam penyelenggaraan ujian.

“Masih ada sekolah penyelenggaraan UN berbasis komputer yang tak menyiapkan mesin diesel. Padahal sejak jauh-jauh hari kami sudah minta mesin diesel disiagakan,” kata dia.