SOLOPOS.COM - BPBD di wilayah Soloraya serta DIY mengikuti diseminasi bertajuk praktik baik pembentukan ULD PB di Klaten Selatan, Kamis (28/10/2021). (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, KLATEN – Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) ditargetkan bisa dibentuk di setiap kecamatan. Hal itu dimaksudkan agar semakin besar ruang untuk mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam upaya pengurangan risiko bencana.
ULD PB Klaten dibentuk pada 2017 lalu dan dikelola para penyandang disabilitas yang dibekali pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. Saat ini ada 30 sukarelawan yang menjadi mentor dan fasilitator memberikan pengetahuan tentang penanganan bencana.
Sekretaris BPBD Klaten, Nur Tjahjono Suharto, mengatakan sebelumnya sudah ada rencana untuk mengembangkan ULD PB tak hanya di tingkat kabupaten melainkan hingga ke tingkat kecamatan. Hanya, rencana itu urung dilakukan menyusul ada pandemi Covid-19.
Baca Juga: Dukung Revitalisasi Rawa Jombor, Pengusaha Bongkar Warung Apung
Baca Juga: Dukung Revitalisasi Rawa Jombor, Pengusaha Bongkar Warung Apung
“Rencana kami mulai lagi secara intensif pada 2022 untuk membentuk ULD PB tingkat kecamatan,” kata Nur saat ditemui Solopos.com, saat diseminasi bertajuk praktik baik pembentukan ULD PB di Klaten Selatan, Kamis (28/10/2021).
Nur mengatakan pembentukan ULD PB hingga ke tingkat kecamatan itu perlu dilakukan menyusul banyaknya penyandang disabilitas serta potensi bencana di Kabupaten Bersinar yang cukup beragam. Di Klaten, saat ini ada sekitar 14.000 penyandang disabilitas dengan berbagai kondisi disabilitas.
Baca Juga: Akhirnya, Pencuri Kotak Infak di 20 Masjid di Klaten Diringkus Polisi
Di sisi lain, ULD PB Klaten dianggap ULD PB yang kali pertama dibentuk di Indonesia. Selama ini, ULD PB Klaten dinilai konsisten menjalankan program pengurangan risiko bencana khususnya kepada penyandang disabilitas.
Atas konsistensi tersebut, ULD PB Klaten diminta Caritas Germany memfasilitasi pembentukan ULD PB di sejumlah daerah di Indonesia timur seperti Sikka, Manggarai Barat, dan Flores Timur.
“Kebetulan Perka BNPB 14/2014 belum banyak dilakukan oleh wilayah di Indonesia. Kebetulan Klaten memulai 2017 dan dianggap yang pertama di Indonesia. Sehingga kami diminta Caritas Germany di Indonesia timur dan sudah dibentuk dalam perkembangannya bagus. Sehingga kami diseminasikan ke Soloraya, DIY, serta Provinsi Jawa Tengah. Soloraya sebenarnya sudah membentuk semua dan saat ini kami sharing apa yang menjadi kendala selama ini,” kata dia.
Baca Juga: Percepat Digitalisasi, Tawangsari Boyolali Punya 1.400 Pengguna QRIS
Salah satu pengelola ULD PB Klaten, Edy Subagyo, mengatakan selama ini kegiatan ULD PB bisa konsisten lantaran sejak awal sudah memilik perencanaan strategis. Selama ini, kegiatan ULD PB menjadi bagian kegiatan BPBD Klaten dan mendapatkan dukungan anggaran dari APBD. “Banyak sekali dukungan kegiatan kepada kami mulai dari organisasi dan pelatihan-pelatihan,” kata Edy.