SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo tidak puas dengan hasil survei Dewan Pengupahan Solo yang menghitung kebutuhan hidup layak (KHL) tahun ini sebesar Rp1.090.028,81 per bulan.
Mereka menuntut kenaikan KHL menjadi Rp1.282.620 atau naik 40% dibanding Upah Minimum Kota (UMK) 2013 sebesar Rp915.900.
Wakil Ketua KSPSI Solo, Wahyu Rahadi, saat ditemui wartawan di Balai Kota, Jumat (27/9/2013), mengaku belum bisa menerima perhitungan KHL Solo yang dibawah KHL daerah lain di Soloraya. Pihaknya semakin kecewa manakala Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo cenderung mengamini angka KHL sebesar Rp1.023.581,64 per bulan yang didasari survei sepanjang Januari-September (kecuali Agustus).
Sebagai informasi, KHL di daerah Soloraya tercatat Rp1.163.805 untuk Karanganyar, Rp1.175.638,80 untuk Sukoharjo dan Rp1.154.844,7 untuk Boyolali.
“Jelas kami tidak puas. Logikanya di mana kok Solo lebih rendah dibanding daerah lain,” tukasnya.
Menurut dia, kenaikan KHL 40% realistis setelah pihaknya menghitung kebutuhan pekerja ditambah peluang inflasi hingga 2014. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, pihaknya khawatir daya beli buruh di Kota Bengawan akan semakin menurun.
Wahyu menganggap penetapan KHL oleh Dewan Pengupahan selama ini tidak mencerminkan kebutuhan pekerja yang sebenarnya.
Pihaknya berencana berkonsultasi pada Wali Kota, F.X. Hadi Rudyatmo, terkait penentuan KHL. Wahyu berharap Wali Kota mampu memberi angka yang fair untuk memupus kebuntuan tersebut.
Sekretaris Apindo Solo, Wahyu Hariyanto, mengaku menyerahkan keputusan penetapan KHL pada Dewan Pengupahan. Namun demikian, Apindo mengirim sinyal penolakan terhadap usulan KHL versi buruh. Menurut Wahyu, kenaikan sebesar 40% terlalu berat bagi kalangan pengusaha.