UMK 2014 : Buruh Solo Pertanyakan Komitmen Pengusaha

Solopos.com, SOLO — Sejumlah serikat pekerja di Solo mempertanyakan sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo yang berencana mengajukan penangguhan massal menyikapi penerapan upah minimum kota (UMK) 2014.

Tindakan itu dinilai mencederai komitmen penetapan UMK yang dilakukan bersama Wali Kota.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo, Wahyu Rahadi, mengatakan keputusan penangguhan massal merupakan hak prerogatif pengusaha. Namun, pihaknya menyayangkan langkah tersebut karena kontraproduktif dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam rapat penentuan UMK 2014 yang digelar di Balai Kota, pekan lalu, buruh dan pengusaha sama-sama menyerahkan keputusan pada Wali Kota, F.X. Hadi Rudyatmo, setelah lobi tidak mencapai kesepakatan.

Wali Kota lantas mengeluarkan angka UMK Rp1.1450.000, atau meningkat 25% dari UMK tahun ini.
“Dewan Pengupahan sudah sepakat menyerahkan keputusan pada Wali Kota, kok sekarang pengusaha malah seperti itu. Ini membuktikan kalau Apindo tidak pernah serius memperbaiki kesejahteraan pekerja,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (24/10/2013).

Menurut Wahyu, Apindo tidak akan mudah merealisasikan aksi penangguhan massal tersebut. Pasalnya dalam klausul penangguhan, serikat pekerja harus membubuhkan tandatangan sebagai bukti mengamini sikap tersebut. Pihaknya menegaskan bakal menolak penangguhan massal jika pengusaha tak mampu memberikan alasan yang rasional.

“Kalau alasan Apindo tidak dapat diterima, buruh tidak akan tandatangan. Sesuai aturan, pengusaha juga harus membuka laporan keuangan dua tahun terakhir untuk membuktikan mereka benar-benar tidak mampu,” jelasnya.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo, Hudi Wasisto, turut menyayangkan jika penangguhan massal benar-benar dilakukan.

Senada KSPSI, pihaknya siap mengajak konfederasi di bawah SPN untuk menolak menandatangani surat penangguhan.