SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi A DPRD Jateng, Joko Purnomo, saat dijumpai di Kantor DPC PDIP Wonogiri, Selasa (17/1).
“Ini sebaiknya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih pro rakyat daripada pengusaha. Minimal bisa memenuhi biaya hidup seperti makan, kebutuhan sekolah anak dan biaya tanggungan lainnya. Hal itu perlu dipertimbangkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, adanya kenaikan tambahan penghasilan (tamsil) bagi perangkat desa dengan Rp900.000 per bulan yang telah disepakati pemda dan anggota DPRD beberapa waktu lalu, juga menjadi pertimbangan untuk UMK. Menurut Joko, jika Pemkab konsisten dengan jumlah tersebut, maka UMK juga minimal sama dengan jumlah itu, karena jumlah tamsil perangkat desa minimal sesuai UMK.
“Kenaikan UMK itu bisa secara bertahap sehingga tidak memberatkan pengusaha karena Wonogiri bukan kota industri,” imbuhnya.
Sebenarnya, lanjut dia, kenaikan UMK juga akan menguntungkan pengusaha karena berdampak positif pada hasil produksi. Jika kesejahteraan pekerja dijamin, maka pekerja akan lebih rajin dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Jika kesejahteraan kurang diperhatikan, maka produktivitas kerja juga menjadi kurang optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Wonogiri, Sri Wiyoso, yang diwakili oleh Kabid Hubungan Tenaga Kerja, Edi Triyono, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan survei KHL di Wonogiri.
Survei dilakukan oleh tim gabungan yang berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pusat Statistik (BPS), Serikat Pekerja (SP) dan Disnakertrans. JIBI/SOLOPOS/Ayu Abriyani
