Solopos.com, SOLO — Para sukarelawan atau relawan dari masing-masing pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) siap mendukung terselenggaranya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 secara damai. Namun penyelenggaraan Pilpres 2024 diharapkan berjalan adil dan ada kepastian hukum.
Dalam proses atau tahapan pemilihan umum (pemilu) para relawan bertugas memberikan informasi mengenai masing-masing pasangan capres dan cawapres yang didukung sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat. Para sukarelawan juga siap memantau jalannya pemilihan.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Termasuk sampai pada tahapan pemungutan suara, di mana para sukarelawan juga berperan mendorong masyarakat memanfaatkan hak pilihnya. Hanya dalam pelaksanaan tahapan pemilu tersebut juga perlu adanya kesadaran dari penyelenggara. Misalnya dalam hal penyediaan lokasi pemungutan suara yang bisa memberikan ruang bagi masyarakat termasuk relawan untuk memantau.
“Bahwa setiap TPS [tempat pemungutan suara] sesuai undang-undang, harus ada kawasan di mana di situ ada tempat warga masyarakat dan pemantau. Warga masyarakat juga relawan bisa ikut menyaksikan dan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS,” kata Ketua Sukarelawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies) Jateng, Joko Purnomo, dalam talkshow virtual yang digelar Solopos Media Group dan disiarkan di Youtube Espos Live, Jumat (17/11/2023).
Namun menurutnya masih ada kurangnya kesadaran di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menyiapkan kawasan tersebut. Dia mengatakan dalam undang-undang yang ada, lokasi pemungutan suara hanya dibatasi oleh tali dan semacamnya agar masyarakat mudah dalam memantaunya. Namun di lapangan banyak yang menempatkan TPS itu di rumah penduduk, sehingga batasnya tembok.
Selain itu harus ada jaminan dan penegakan hukum yang sesuai selama tahapan pemilu berlangsung. Dia menyayangkan ketika tahapan pemilu sudah dimulai 14 Juni 2022 lalu, ternyata di tengah tahapan, regulasi bisa diubah.
“Kan sudah diketok 14 Juni 2022 itu tahapan sudah dimulai, la kok di tengah-tengah, regulasi bisa diubah kanan, kiri, depan, belakang, naik, turun. Ini kan tidak ada kepastian hukum. Bisa jadi, besok pemungutan suara, hari ini ada keputusan pemungutan diajukan tiga jam kemudian. Kan berantakan,” kata dia.
Menurutnya ketika kepastian hukumnya tidak jelas, dan penegakan hukumnya juga kacau, hal itulah yang berpotensi memicu bentrok di lapangan. Waketum Rumah Relawan Ganjar-Mahfud Jateng, Kelik Suhardiyono, mengatakan pada dasarnya perlu adanya konsistensi untuk menjaga situasi di bawah agar tetap damai.
“Kalau konsisten, bawah sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya yang di atas itu inkonsisten,” kata dia. Dia mencontohkan adanya ketentuan jika aparat harus netral. Namun kondisi di lapangan ada alat peraga kampanye milik salah satu pasangan capres dan cawapres yang dicopot oleh petugas Satpol PP.
“Maka, keadilan itu tidak bisa dirasiokan, keadilan itu dirasakan,” lanjut dia. Sementara itu Ketua Umum Relawan Gema Prabowo Nusantara Jawa Tengah, Purwanto Yudhonagoro, juga kurang sependapat ketika terjadi hal-hal seperti pencabutan bendera atau alat peraga kampanye, atau bahkan sampai aksi mobilisasi kepala desa dan lainnya, masih terjadi.
Namun secara umum menurutnya, di kalangan relawan selalu ditekankan pentingnya menjalankan aktivitas secara humanis. “Sejauh yang saya ketahui tidak pernah antarrelawan itu kemudian bentrok atau sampai adu fisik. Namun kalau perselisihan antarpartai politik mungkin iya. Capres kami juga selalu menekankan kampanye secara humanis, yang sopan dan berbudi pekerti,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
