SOLOPOS.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Paryono, memantau penyaluran BLT kompensasi BBM di wilayah Desa Malanggaten, Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis (15/9/2022). (Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani)
Solopos.com, KARANGANYAR — Penyaluran bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan harga BBM (BLT BBM) dan bantuan sembako bagi warga Karanganyar sudah tuntas. Namun ada 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) urung mendapat bantuan karena berbagai sebab.
Nila total bantuan yang urung disalurkan ini sekitar Rp498 Juta. Karena tak diambil, maka uang tersebut dikembalikan ke kas negara.
Kepala Kantor Pos Karanganyar, Luluk Maulidia, Senin (21/11/2022), mengatakan hingga batas akhir penyerahan bantuan yakni 31 Oktober 2022, sekitar 1.500 KPM tidak mencairkan bantuan. Bantuan tersebut ada yang berupa BLT BBM, ada juga BLT sembako.
Upaya penyaluran melalui jemput bola dan melalui pemerintah desa sudah dilakukan. Namun hingga batas akhir tersebut ternyata bantuan tak juga diambil oleh KPM.
Menurutnya, alokasi BLT BBM dan BLT sembako untuk Kabupaten Karanganyar sebenarnya disalurkan untuk 60.775 KPM. Namun realisasinya hanya 59.275 KPM yang menerima. “Sehingga masih ada sisa sekitar 1.500 KPM yang belum mengambil,” imbuhnya.
Baca Juga: DPRD Karanganyar Pertanyakan Bantuan Sapu Jagat yang Belum Cair
Setelah dilakukan verifikasi kembali bersama pemerintah desa yang bersangkutan, ternyata sebagian KPM tersebut sudah meninggal dunia atau berada di luar kota.
Ia merinci KPM yang meninggal dunia sebanyak 290, KPM alamat tak ditemukan sebanyak 20, KPM sudah dapat bantuan lain sebanyak 7, KPM pindah alamat sebanyak 31, KPM PNS/TNI/Polri sebanyak 1, KPM ganda dalam satu KK sebanyak 15, KPM mampu sebanyak 44, KPM di luar kota sebanyak 1.092.
Sementara itu, nilai total bantuan KPM berbeda-beda tergantung jenis bantuan yang diterima. Ada KPM yang hanya menerima BLT BBM Rp300.000. Ada juga yang dapat Rp500.000 (BLT BBM plus bantuan sembako Rp200.000).
Terhadap bantuan yang urung tersalurkan ini sudah dikembalikan kepada negara. “Kami sudah melengkapi data verifikasi bersama pemerintah desa, sehingga bantuan itu segera kami kembalikan kepada negara dan sudah kami lakukan sekitar tanggal 10 November,” ujarnya.