SOLOPOS.COM - Ilustrasi APBD. (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, KLATEN — Usulan bantuan keuangan khusus (BKK) yang diajukan di APDB 2023 disebut-sebut hilang dari sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). DPRD Klaten berencana menggelar rapat dengan eksekutif guna meminta penjelasan terkait hal tersebut.
“Beberapa hari yang lalu ada fakta bahwa BKK yang mungkin sebagian ada di desa dan hasil dari Pokir [pokok pikiran] anggota dewan yang notabene melalui tahapan normatif dan ending-nya di SIPD ternyata sebagian hilang. Hampir semua fraksi menginformasikan hal tersebut,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Klaten, Widodo, Kamis (12/1/2023).
Widodo mengatakan Pokir merupakan aspirasi masyarakat untuk pembangunan daerah dan dipilih melalui skala prioritas. Artinya, belanja pembangunan itu benar-benar dibutuhkan masyarkat.
Jika tak kunjung ada penjelasan, Widodo khawatir dugaan hilangnya usulan BKK itu bisa menjadi isu liar.
Jika tak kunjung ada penjelasan, Widodo khawatir dugaan hilangnya usulan BKK itu bisa menjadi isu liar.
“Ini bisa jadi liar. Apakah diduga sistemnya, kemudian apa diduga ada orang iseng terhadap sistem atau orang yang bisa mengganti dan mengubah tanpa mekanisme normatif yang benar. Dugaan berikutnya apakah ada hacker yang ngrecoki pembangunan Klaten,” jelas Widodo.
Permasalahan itu sudah dirapatkan di DPRD dan awalnya diduga karena kerusakan sistem. Namun, setelah ditanyakan ke Kemendagri, kesalahan bukan di sistem.
“Itu harus ditemukan kesalahan ada di mana sebagai langkah perbaikan ke depan. Selain itu harus ditemukan solusi normatif untuk melanjutkan aspirasi masyarakat di 2023 melalui BKK maupun hasil Pokir yang sudah disepakati antara bupati dan DPRD. Semangatnya mencari titik masalah dan solusi,” kata Widodo.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Klaten, Edy Sasongko, mengatakan persoalan BKK yang diduga hilang dari SIPD itu dibahas antara legislatif dan eksekutif akhir pekan ini.
“Akhir pekan ini dirapatkan lagi ada badan anggaran, tim anggaran. Tadi ada beberapa fraksi yang bersurat ke ketua DPRD untuk bisa bertemu dengan tim anggaran. Untuk pastinya seperti apa? Tunggu hasil dari rapat akhir pekan ini,” kata Edy.
Dia menjelaskan Komisi I DPRD Klaten sebenarnya sudah menggelar rapat dengan Bappedalitbang guna mendapatkan penjelasan terkait dan hasil rapat itu ditindaklanjuti pada rapat akhir pekan ini.
“Sebenarnya dalam nomenklatur tidak hilang. Hanya salah. Misalkan saja harusnya Desa Japanan tetapi tertulis Desa Bogor. Salah ketiknya di sana. Sebenarnya anggaran ada, sesuai,” kata Edy.