Usulan Kader PKK Jadi Kader PKMS Ditolak

Solopos.com, SOLO—Wacana Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo untuk memasukkan kader pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam program pemeliharaan kesehatan masyarakat Solo (PKMS) kader dengan plafon Rp7,5 juta ditampik Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto.

Kader selain dari posyandu dinilai belum memungkinkan untuk mendapatkan plafon Rp7,5 juta itu.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“Usulan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo tentang kader posyandu jelas akan diakomodasi dalam PKMS kader mulai 2014. Kader posyandu jelas memiliki database. Tapi, kader lainnya, termasuk kader PKK belum memungkinkan untuk diakomodasi dalam PKMS kader karena belum memiliki database yang akurat. Lebih baik ditunda dulu karena konsepnya juga belum matang,” tegas Supriyanto saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (7/12/2013).

Pimpinan Dewan itu khawatir bila kader selain dari posyandu diakomodasi akan menimbulkan persoalan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia menyatakan SKPD yang mengurusi kader RT/RW dan PKK belum siap data yang akurat.

“Ada kader RT/RW dan PKK yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Mereka kan tidak boleh mendapatkan PKMS. Oleh karena itu harus ada kriteria kader yang dimaksud sehingga data bisa diketahui dengan pasti. Menurut saya, kader selain dari posyandu masuk dalam PKMS silver yang plafonnya juga sudah dinaikkan dari Rp2 juta menjadi Rp5 juta karena mereka termasuk masyarakat umum,” tandas politisi asal Partai Demokrat Solo itu.

Terpisah, Rudy, sapaan akrab Wali Kota Solo, saat ditemui Espos, Sabtu siang, menjelaskan yang dimaksud kader itu termasuk lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), RT/RW, PKK dan kader posyandu.

Menurut Wali Kota, konteksnya PKMS gold dan silver. Rudy menegaskan usulan DKK untuk kader posyandu masuk PKMS kader itu sebenarnya PKMS silver, hanya plafonnya dinaikkan dari Rp5 juta menjadi Rp7,5 juta.

“Ya, sebetulnya mau memberi siapa pun itu, saya sangat setuju kok. Dan rakyat juga tidak mau sakit kok. Namun ini untuk payung, ketika rakyat itu sakit, mereka sudah tidak bingung lagi untuk biaya rumah sakitnya. Begitu sebetulnya, intinya itu,” terang Rudy.

Data Kader

Ketika ditanya soal data kader PKK, Rudy mengungkapkan data kader PKK itu akan terlihat ketika pemkot mengeluarkan kartu PKMS bagi kader pada Januari mendatang. “PKK kan ada PKK RT, jumlahnya 3.000 orang sekian. Posyandu berapa kan begitu, ada datanya. Apalagi sekarang PKK RT dapat operasional, nah datanya semakin jelas no,” imbuhnya.

Ketika berbicara tentang kader, Rudy ingin tidak ada diskriminasi dalam pemberian fasilitas kesehatan. Dia berdaa rakyat Solo sehat semua.

“Donga-ku rakyat Solo sehat, mau Rp7,5 juta atau Rp10 juta pun, rakyat itu tidak ingin sakit sebetulnya. Persoalan itu tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diributkan. Yang penting niat pemerintah ini memberikan payung sebelum kehujanan ini di tangan masing-masing kader itu. Kon loro ya emoh [Disuruh sakit ya tidak mau] mereka ini,” pungkasnya.