SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, KLATEN — Usulan Pemkab Klaten untuk perbaikan jalur evakuasi lereng Gunung Merapi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditolak.
Kini, Pemkab Klaten berupaya mengajukan usulan yang sama ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Perbaikan itu mendesak dilakukan karena banyak ruas jalur evakuasi yang rusak.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Klaten, Suryanto, mengatakan usulan perbaikan itu untuk ruas jalur evakuasi yang rusak dan selama ini belum tersentuh perbaikan.
Jalur itu menyebar di tiga sisi wilayah lereng Merapi meliputi Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, serta Karangnongko seperti ruas jalan Ngemplakseneng-Panggang dan Panggang-Balerante di sisi barat. Ruas jalan Kaliwuluh-Deles di sisi tengah serta ruas jalan Surowono-Tegalmulyo serta Gorosan-Gemampir-Jiwan di sisi barat.
Jalur itu menyebar di tiga sisi wilayah lereng Merapi meliputi Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, serta Karangnongko seperti ruas jalan Ngemplakseneng-Panggang dan Panggang-Balerante di sisi barat. Ruas jalan Kaliwuluh-Deles di sisi tengah serta ruas jalan Surowono-Tegalmulyo serta Gorosan-Gemampir-Jiwan di sisi barat.
“Kebetulan hari ini ada yang berangkat mengikuti desk di Semarang juga salah satunya mengusulkan perbaikan jalur evakuasi. Setiap tahun kami terus mengusulkan perbaikan jalur evakuasi agar mendapatkan bantuan dari provinsi,” kata dia saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (20/12/2018).
Ia menjelaskan pada 2019 mendatang ada anggaran yang dikelola Bidang Bina Marga dari APBD 2019 untuk perbaikan jalan, jembatan, hingga trotoar sekitar Rp81 miliar. Di antara ruas jalan yang diperbaiki, terdapat sejumlah jalur evakuasi yang diperbaiki dengan betonisasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, mengatakan selama ini Pemkab tak tinggal diam. Ia menjelaskan perbaikan jalur evakuasi dilakukan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Karena kemampuan terbatas, Pemkab mengajukan ke provinsi dan BNPB. Namun, tentunya provinsi dan BNPB memiliki prioritas dan tidak semua usulan dari daerah bisa direalisasikan. Kami berusaha sedikit demi sedikit,” urai dia.
Sebelumnya, Pemkab mengusulkan perbaikan jalur evakuasi ke BNPB. Hanya, usulan tersebut tak disetujui BNPB.
“Untuk perbaikan jalur evakuasi sudah dijawab dari pemerintah pusat karena banyak pertimbangan seperti sudah pernah masuk rehab rekon 2015 dan kondisi sekarang rusaknya bukan karena bencana sehingga tidak ada ruang untuk itu. Sesuai petunjuk kami ajukan ke provinsi. Total usulan semula Rp93 miliar. Tetapi nilai itu sudah berubah dengan perbaikan yang sudah dilakukan,” kata Kepala BPBD Klaten, Bambang Giyanto, saat ditemui belum lama ini.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Sarwa Pramana, mengatakan perbaikan jalur evakuasi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ia tak menampik banyak jalur evakuasi yang rusak parah seperti di wilayah Klaten.
“Saya yakin dari kabupaten tidak diam. Tentu tidak semuanya diprioritaskan untuk perbaikan jalur evakuasi karena ada prioritas di tempat lain,” kata dia.
Perbaikan jalur evakuasi mendesak dilakukan sebagai jalur untuk mengungsikan warga ketika status Gunung Merapi berada pada level yang dinilai membahayakan. Saat ini, status Gunung Merapi berada pada level waspada.