SOLO – Tidak jelasnya rencana tata ruang di cagar budaya Benteng Vastenburg membuat posisi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solo terjepit. Pasalnya, BPN tidak bisa memutuskan perpanjangan hak guna bangunan (HGB) di sekitar benteng tanpa ada kejelasan tata ruang di Benteng Vastenburg.

BPN kini berada di antara dua sisi yang berseberangan. “Jika hak guna bangunan tidak diperpanjang, kami diprotes pemilik, tapi kalau diperpanjang, warga yang ingin melestarikan benteng bisa marah,” kata Djuprianto Agus Susilo, Kepala Kantor BPN Kota Solo.

Walau hak guna bangunan tujuh lahan di Benteng Vastenburg akan berakhir pada Juni mendatang, Ia mengatakan bahwa lahan itu tak serta merta bisa diambil oleh pemerintah. Karena dalam prosesnya, pemilik masih bisa mengajukan pembaruan hak milik bangunan. “Tanah itu bisa diambil pemerintah kalau ada bukti-bukti ditelantarkan sesuai PP 11 tahun 2010. Tapi itupun harus pelajari lagi, karena pemilik HGB saat ini belum menelantarkan, tapi malah ingin memanfaatkan tanah itu,” lanjutnya.

Djuprianto menganjurkan pemilik HGB untuk mendesak Pemkot sehingga desain tata ruang yang baru bisa cepat keluar. BPN tidak berwenang mengambil keputusan terkait HGB jika tata ruang belum siap. “Solusinya ya pemilik harus mau diatur dan pemerintah juga mau mengatur.”

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif