SOLOPOS.COM - Putus sekolah ilustrasi (JIBI/dok)
Solopos.com, KARANGANYAR -- Sebanyak 179 siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Karanganyar putus sekolah selama pandemi Covid-19 ini.
Solopos.com menghimpun data siswa putus sekolah tersebut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar pada Rabu (21/4/2021).
Kepala Disdikbud Kabupaten Karanganyar, Tarsa, menuturkan jumlah itu dihitung pada tahun 2020. Ratusan siswa tersebut, kata Tarsa, rata-rata tercatat belajar di sekolah swasta.
Baca juga: Terjaring Di Pos Penyekatan Cemoro Kandang Karanganyar, 2 Orang Dites Swab
Baca juga: Terjaring Di Pos Penyekatan Cemoro Kandang Karanganyar, 2 Orang Dites Swab
"Betul, 179 anak putus SMP hingga tahun ini. Itu dihitung dari keseluruhan siswa SMP. Total kan 30.000-an lebih siswa SMP. Kebanyakan dari sekolah swasta," kata Tarsa saat berbincang dengan wartawan di Ruang Sambernyawa kompleks Kantor Dinas Kominfo Karanganyar, Rabu.
Tarsa menyebut angka anak putus sekolah meningkat drastis apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Sayangnya, Tarsa tidak dapat menyebutkan data anak putus sekolah pada tahun lalu.
Baca juga: Nekat Mudik? Desa Berjo Karanganyar Siapkan Lokasi Karantina di Bumi Perkemahan
Disdikbud mengarahkan seratusan lebih siswa itu untuk tetap melanjutkan pendidikan, tetapi melalui jalur nonformal. Tarsa mengusulkan pendidikan nonformal atau kejar paket B.
Ditemui secara terpisah, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengakui kondisi tersebut. Bupati menyampaikan banyak siswa tidak mengikuti ujian sekolah (tahun lalu) karena berbagai alasan. Secara gamblang, Bupati menyebut salah satu penyebab angka anak putus sekolah di daerah meningkat, yakni pembelajaran daring terlalu lama.
"Dampak sosial pembelajaran daring cukup lama. Sejumlah kepala sekolah menceritakan perangai anak-anak berubah seperti belum pernah sekolah. Tata krama luluh lantak. Anak-anak terpaksa bekerja karena keadaan ekonomi keluarga," tutur dia.
Baca juga: Perusahaan di Karanganyar Tak Bayar THR? Laporkan ke Nomor Ini
Dia memaklumi kondisi tersebut. Tetapi, pemerintah tidak bisa menutup mata terkait persoalan pendidikan anak-anak. Hal itu berkaitan dengan masa depan mereka.
Oleh karena itu, Bupati mengintruksikan kepala sekolah mendata siswa pada ujian sekolah tahun ini. Dia berharap guru dan tenaga pendidik tidak hanya memprioritaskan hasil ujian.
"Fokus pembinaan dan pendataan. Berapa yang tidak ikut ujian. Itu penting agar kami dapat mengetahui penyebab [putus sekolah]. Tolong diperhatikan dengan baik soal itu. Kami butuh data akurat untuk mengetahui akar masalah," kata dia.
Pada masa pandemi Covid-19, imbuh Bupati, pemerintah dan masyarakat tidak bisa bicara tentang kualitas pendidikan secara berlebihan. Menurutnya prioritas di masa darurat ini adalah anak-anak tidak kehilangan kesempatan pendidikan.