Solopos.com, SUKOHARJO – Penemuan terduga atau suspek tuberculosis (TBC) di Kabupaten Sukoharjo mencapai 70,6% atau jauh melebihi angka nasional yang mencapai 45,7%.
Berdasarkan data yang tercatat dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo, penemuan terduga TBC sebagai salah satu indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan sebesar 7.954 orang (70,6%) dan penemuan kasus TBC sebesar 1.046 kasus (55,7%). Data tersebut tercatat sampai dengan 14 Desember 2022.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Tri Tuti Rahayu, menyebut capaian penemuan terduga TBC pada 2022 meningkat 3,6 kali lipat dibanding 2021. Sementara penemuan kasus TBC meningkat 1,6 kali lipat.
Berbagai upaya menurutnya telah dilakukan dengan pencapaian tersebut. Di antaranya gerakan bersama dari lintas program, lintas sektor, dan berbagai organisasi profesi kesehatan. Hal itu untuk melakukan surveilans aktif (SA) dan investigasi kontak (IK) kasus.
“Penguatan, peningkatan akses, kontribusi dan kolaborasi seluruh fasyankes baik pemerintah dan swasta melalui implementasi district based publik private mix (DPPM). DPPM Kabupaten Sukoharjo terbentuk pada 24 Mei 2022 dengan melibatkan seluruh program terkait di DKK,” terangnya saat dijumpai dalam konferensi pers pernyataan Kolaborasi Penanggulangan TBC di Hotel Brothers, Kamis (15/12/2022).
Baca Juga: Temuan Kasus TBC di Jateng Baru Capai 56,6%, Dinkes Ungkap Kendala
Dia membeberkan dalam DPPM terdiri dari berbagai unsur di antaranya kepala puskesmas, perwakilan rumah sakit, perwakilan klinik dan organisasi profesi kesehatan seperti IDI, PPNI, IBI, IAI, Patelki, Iakmi, Formiki dan Persagi. Organisasi profesi kesehatan tersebut seolah menjadi mesin penggerak dari DPPM. Mereka tergabung dalam Koalisasi Organisasi Profesi Penanggulangan TBC (KOPI TBC).
DPPM dan KOPI TBC dibentuk untuk meningkatkan capaian penemuan, pengobatan, pencatatan dan pelaporan. Termasuk juga dalam keanggotaan DPPM adalah mitra jejaring DKK, Mentari Sehat Indonesia (MSI) sebagai komunitas di bidang kesehatan Kabupaten Sukoharjo. MSI sekaligus merupakan pelaksana dana hibah The Global Fund untuk TBC.
“Untuk mewujudkan End TB 2050, dirumuskan beberapa strategi pemulihan program TBC. Antara lain adalah pencegahan dengan imunisasi BCG, pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT), penemuan dan surveilans kasus dengan IK dan SA,” terang Tuti.
Baca Juga: Ironis! 1.147 Penderita TBC di Jateng Setop Pengobatan, Pemicunya Ini
Selain itu, beberapa strategi lain berupa penyediaan laboratorium serta logistiknya, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan, pengobatan TB aktif dan TB laten juga terus dilakukan. Tak hanya itu, penguatan kolaborasi, kemitraan, dan jejaring layanan terus digalakkan. Sementara perubahan perilaku dari masyarakat dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk berobat dengan benar dan perubahan perilaku batuk perlu juga dilakukan.
Koordinator TBC MSI Sukoharjo Akmal Mukhibbin menjelaskan pihaknya menjadi pendukung dari peran utama Puskesmas yang melakukan skrining pada keluarga (kontak serumah) pasien baru TBC. Sasarannya terutama kepada balita dan anak untuk mengetahui status TBC. Jika tidak terkonfirmasi TBC maka segera diberikan TPT.
“MSI Sukoharjo selaku komunitas berupaya melakukan pendampingan pasien sejak pasien tersebut dinyatakan positif TBC. Kemudian kader MSI akan membantu mendampingi pengobatan pasien sampai sembuh dan melakukan skrining atau investigasi kontak di lingkungan tempat tinggal pasien. Untuk pasien pasien rujukan rumah sakit nantinya akan didampingi agar tetap terpantau pengobatannya sehingga mengurangi resiko mangkir atau lost to follow up [LTFU],” ujarnya.
Baca Juga: 42.148 Penduduk Jateng Menderita TBC, Wagub: Masih Banyak yang Anggap Sepele
Sementara perwakilan DPRD Sukoharjo, Artiyana Ririn Yuanawati, mengatakan terkait anggaran dalam fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan bisa ditambah. Dia menyebut pos anggaran bisa jadi tidak hanya di Dinkes, tetapi bisa dari instansi lain seperti Dinas Pangan, DPUPR, Keuangan, bahkan hingga dana desa.
“Misalnya seperti kasus stunting kemarin penanggulangan juga bisa berkolaborasi dengan dinas lain. Dan anggarannya bisa dimasukkan dalam dana desa lainnya,” ujar perempuan yang masuk dalam Fraksi PDIP itu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
