SOLOPOS.COM - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin (kanan), membuka rapat koordinasi daerah (Rakorda) Persiapan Sensus Penduduk 2020 di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo, Senin (9/12/2019). (Solopos-Bony Eko Wicaksono)
Solopos.com, SUKOHARJO -- Akurasi dan kevalidan data kependudukan bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. Hal ini bagian dari pemanfaatan data kependudukan dalam sensus penduduk (SP) 2020 yang menggunakan metode kombinasi.
Demikian pernyataan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, di sela-sela rapat koordinasi daerah (Rakorda) persiapan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Senin (9/12/2019).
Wagub meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki satu desa binaan yang masuk dalam kategori miskin.
“Ada dua desa di Wonosobo dan Banjarnegara yang angka kemiskinannya bisa ditekan dengan perubahan data kependudukan. Salah satunya adalah Desa Sipedang di Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara,” kata dia.
Taj Yasin mengungkapkan jumlah warga miskin di Desa Sipedang sebanyak 400 jiwa pada beberapa tahun lalu.
Kemudian, Pemkab Banjarnegara dan pemerintah desa setempat melakukan validasi ulang warga miskin pada 2019. Hasilnya, jumlah warga miskin berkurang menjadi 138 jiwa.
“Data yang kurang valid dan akurat cenderung mendapat kritikan tajam dari masyarakat. Saya yakin pengumpulan dan integrasi data kependudukan dalam sensus penduduk bisa mematahkan polemik data,” ujar Taj Yasin.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono, menyatakan sensus penduduk 2020 menerapkan metode berbeda dibanding kegiatan serupa sebelumnya.
Sensus penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi yakni pengumpulan data kependudukan dengan memanfaatkan data registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditindaklanjuti melalui sampel survei.
Kegiatan Rakorda Sensus Penduduk 2020 dihadiri sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jawa Tengah seperti Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).