Wah, Anggaran Seragam Adat Jawa Pemkot Solo Rp2,5 Miliar

Ilustrasi seragam adat jawa Pemkot Solo (JIBI/SOLOPOS/Dok)

SOLO — Sejumlah warga memertanyakan pos alokasi anggaran pengadaan seragam adat Jawa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Solo senilai Rp2,5 miliar pada 2014. Padahal usulan kegiatan masyarakat yang diajukan dalam Musrenbangkel hingga Musrenbangkot mentah di tengah jalan.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Salah satu perwakilan warga Pasar Kliwon Asmuni ketika dijumpai Solopos.com akhir pekan lalu mengungkapkan Pemkot mengajukan anggaran Rp2,5 miliar untuk pengadaan seragam beskap atau adat Jawa pada 2014. Dana tersebut masuk dalam skala prioritas kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pakaian dinas ini masuk di usulan Musrenbangkot lalu yang nanti akan dibawa sebagai dasar penganggaran 2014,” ungkapnya.

Dia mengatakan dalam usulan skala prioritas kegiatan SKPD, Pemkot menyiapkan 10.000 setel pakaian dinas tersebut. Pakaian itu akan digunakan PNS di lingkungan Pemkot. Menurut Asmuni, jika dibandingkan dengan pos anggaran usulan masyarakat masih sangat jauh.

Dia mengungkapkan masih banyak usulan kegiatan masyarakat yang belum masuk dalam skala priorotas APBD 2014 mendatang. Lagi-lagi, Asmuni menambahkan masyarakat harus antre menunggu giliran dana APBD. Dikatakannya, usulan dari masyarakat yang masuk dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kota (Musrenbangkot) sering kali hanya dijadikan  sebagai formalitas legitimasi belaka. Sedangkan praktiknya masih banyak usulan yang mentah dan kalah dengan pengajuan dari masing-masing SKPD.

“Lihat saja posisi anggaran Rp1,3 Triliun. Belanja tidak langsungnya saja sampai Rp700  miliar lebih. Sisanya baru untuk belanja langsung,” katanya.

Sementara, Asmuni melanjutkan usulan pengajuan kegiatan masyarakat yang masuk mencapai Rp885 miliar lebih. Alhasil dengan sisa alokasi anggaran belanja langsung hanya tinggal Rp600 miliar, maka usulan kegiatan masyarakat harus berebut anggaran dengan kegiatan SKPD.

Perwakilan dari Sondakan, Laweyan, Ignasius Dardi mengatakan selain usulan pengadaan pakaian adat tradisional PNS, Pemkot juga menyiapkan anggaran pengadaan seragam batik bagi Sekretaris dan Bendahara RT/RW se-Solo. Pemkot menyiapkan anggaran Rp800 juta untuk pengadaan seragam batik tersebut.

“Sekretaris dan Bendahara RT/RW akan menerima seragam. Ini memang usulan yang masuk, semoga saja usulan ini tidak mandek di DPRD,” katanya.