Solopos.com, WONOGIRI — Pemkab Wonogiri memiliki cara tersendiri untuk mengatasi konflik dan polarisasi antarwarga yang biasa muncul setelah pemilihan kepala desa (pilkades).
Cara tersebut yakni dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa melalui focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun berbasis sektoral.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Wonogiri, Satyagraha, mengatakan setiap selesai pilkades, warga desa pada umumnya terpolarisasi karena berbeda pilihan calon kepala desa.
Polarisasi ini bisa terjadi antartetangga hingga anggota keluarga sendiri. Bahkan kondisi itu bisa menjadi konflik berkepanjangan sampai menahun.
Pada tahun-tahun awal menjabat, kepala desa di Wonogiri mau tidak mau harus menyelesaikan polarisasi dan konflik setelah pilkades tersebut. Hal itu agar program-program kerja yang akan dilaksanakan bisa terealisasi dengan baik dan diterima seluruh masyarakat.
Menurut Satya, polarisasi itu sangat dimungkinkan bisa segera terselesaikan ketika pemerintah desa (pemdes) menyusun RPJM Desa melalui FGD sektor potensi desa seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan peternakan, usaha mikro kecil menengah, dan pemuda.
Forum itu memungkinkan semua elemen masyarakat bisa berkumpul baik warga yang memilih kepala desa terpilih atau tidak. Mereka diberikan suara untuk menyampaikan gagasan kepada pemdes dalam pembangunan desa. Dengan demikian, antara warga dengan pemdes ada kedekatan.
“Penyusunan RPJM Desa dengan cara seperti ini melibatkan jauh lebih banyak warga dibandingkan cara-cara lama. Memang ini tidak efektif, artinya lebih lama dan rumit. Tetapi ini bagus karena lebih banyak muncul usulan dan mereka yang mengusulkan bukan hanya yang memilih kades terpilih waktu Pilkades,” kata Satya kepada Solopos.com, Kamis (23/2/2023).
Menurut Satya, cara mengatasi konflik setelah pilkades ini sudah terbukti berhasil pada pelaksanaan penyusunan RPJM Desa sektor pemuda di Desa Tawangrejo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Rabu (23/2/2023).
Pada saat itu, peserta penyusunan RPJM Desa bukan hanya warga yang mendukung kades terpilih pada Pilkades Desember 2022 lalu, melainkan juga warga yang memilih calon kepala desa lain.
Meringankan Tugas Kades Terpilih
“Bahkan calon kepala desa yang tidak tepilih pun turut hadir dan memberi usulan. Ini bisa jadi cara legitimasi kepala desa sebagai pemimpin yang mewadahi semua suara warga,” ujar dia.
Kepala Desa Tawangrejo, Sido, membenarkan pernyataan Satya. Tidak hanya sektor pemuda, peserta penyusunan RPJM Desa dengan kelompok masyarakat sektor lain seperti UMKM dan pendidikan pun banyak yang bukan pemilihnya pada pilkades lalu.
Sido mengakui tugas dia sebagai kepala desa di Wonogiri akan semakin ringan dalam mengatasi polarisasi dan konflik yang muncul di tengah masyarakat setelah pilkades melalui penyusunan RPJM Desa dengan cara seperti itu.
Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan pemdes dalam menjalankan pemerintahan desa. Pemdes akan ringan dalam merealisasikan program-program yang sudah direncanakan.
“Sebab program-program itu berjalan atas prakarsa masyarakat. Kami menjadi tidak ada beban dalam menjalankannya,” kata pria yang akrab disapa Colok itu.
Camat Jatipurno, Mawan Tri Hananto, menambahkan penyusunan RPJM Desa bisa menjadi ruang edukasi politik dan pemerintahan bagai warga desa. Sebab dengan cara seperti itu, warga desa yang semula buta jalannya pemerintahan desa menjadi paham.
Menurut dia, banyak warga yang baru tahu jika program-program yang dijalankan pemdes itu harus direncanakan dengan matang dan tidak asal dilakukan.
“Warga kan tahunya kok ini dilakukan [pemdes], yang ini enggak. Padahal ada yang namanya perencanaan. Dalam perencanaan itu ada skala prioritas. Selama ini kan warga tahunya cuma minta ini minta itu, menuntut. Tapi itu wajar karena mereka belum tahu,” ucap Mawan.
Selain itu, lanjut Mawan, penyusunan RPJM Desa melalui FGD kelompok masyarakat sektor potensial menjadi awal bagi warga mengawasi jalannya pemerintahan desa. Mereka bisa benar-benar bisa mengawal program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
