SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)
KARANGANYAR–Program wajib belajar (Wajar) pendidikan dasar (Dikdas) 12 tahun masih sulit diterapkan di Karanganyar.
Hal itu karena banyak wali murid/orangtua siswa yang dinilai belum mampu menanggung biaya sekolah anak mereka hingga lulus sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat. Di samping itu Pemkab Karanganyar juga belum siap menanggung biaya pendidikan siswa.
Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Nur Halimah, saat ditemui Solopos.com, Selasa (4/9/2012).
“Untuk itu sampai saat ini Karanganyar masih menggunakan standar Wajar Dikdas sembilan tahun. Sesuai Undang-undang (UU) No 20/2003 yang mengatur tentang Wajar Dikdas tingkat nasional,” katanya.
Bantuan Pendidikan
Nur menjelaskan konsekuensi dari penerapan Wajar Dikdas 12 tahun adalah pengambilalihan sebagian biaya pendidikan dari orangtua siswa oleh pemerintah. Merujuk Permendiknas No 69/2009, setiap siswa SMA harus mendapat bantuan pendidikan Rp1 juta/tahun. Sedangkan untuk siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) mesti mendapat bantuan Rp1,3 juta-Rp1,5 juta/tahun.
Jumlah tersebut, menurut Nur, masih terlalu besar ditanggung anggaran daerah. Namun dia mengungkapkan tahun ini sudah digulirkan program rintisan Wajar Dikdas 12 tahun. “Program rintisan ini guna mendorong partisipasi lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dan yang sederajat supaya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Nur menyampaikan dari 11.505 lulusan SMP/MTs di Karanganyar tahun ini, hanya 7.953 anak yang melanjutkan ke SMA/yang sederajat. Sebagian kecil sisanya memilih melanjutkan sekolah di luar Karanganyar dengan menyertakan syarat berupa rekomendasi Disdikpora daerah asal. Sementara untuk Wajar Dikdas sembilan tahun, angka partisipasi kasar (APK) di Karanganyar sudah mencapai 100 persen.