Waktu tinggal 2,5 bulan, 1.772 proyek fisik belum dilaksanakan

Solo (Solopos.com) – Kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Solo pada tahun anggaran 2011 ini benar-benar perlu digenjot. Dengan sisa waktu hanya 2,5 bulan, masih ada 1.772 kegiatan yang realisasi fisiknya masih nol persen alias belum dilaksanakan sama sekali.

TARGET -- Pekerja tengah menggarap proyek pembangunan Taman Reptil di Taman Balekambang, Solo. Masih banyak proyek lain yang belum tergarap sementara tenggat pengerjaan makin sempit. (JIBI/SOLOPOS/dok)

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Membacakan hasil rekapitulasi belanja langsung APBD, Sri Wardhani mengungkapkan hingga triwulan III 2011 ini baru terserap sebesar 30%. Belum semua SKPD melaporkan kegiatannya. Dari 173 SKPD, masih ada 11 SKPD yang belum melaporkan kegiatannya.

“Dari sebanyak 2.746 kegiatan yang dilaporkan, yang realisasi fisiknya nol persen sebanyak 1.772 kegiatan atau 63,51%. Lalu yang realisasi fisiknya lebih dari nol persen sebanyak 841 kegiatan atau 30,14% dan yang sudah 100% baru sebanyak 133 kegiatan atau 4,77%. Program serapan baru mencapai 30%,” papar Sri Wardhani, dalam rapat yang dihadiri hampir seluruh pimpinan SKPD itu.

Sri Wardhani menambahkan terbentuknya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari 106 kegiatan yang dilelang, baru tiga kegiatan yang menggunakan layanan tersebut. Lainnya, masih dilakukan secara manual. Sri Wardhani mengharapkan muluai Triwulan IV dan seterusnya semua SKPD bisa menggunakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Sementara itu, ditemui seusai rapat, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengakui pelaksanaan belanja langsung atau proyek fisik tahun ini memang masih banyak kekurangan sehingga SKPD perlu digenjot untuk mengejar tenggat yang tinggal tersisa 2,5 bulan ini. Ditanya apa yang menyebabkan masih lambatnya pengerjaan proyek-proyek itu oleh SKPD, Budi tidak menampik bahwa itu merupakan dampak dari lemahnya fungsi pengawasan.

“Kebanyakan kalangan SKPD masih terlalu permisif dengan target, terutama target secara kualitas. Mestinya pimpinan SKPD rutin melakukan pengawasan dan jika ada yang tidak beres langsung tergerak. Tidak perlu menunggu sampai waktu mepet. Kalau sudah seperti itu, maka kualitas pekerjaan akan sulit terukur,” jelas Budi.

Budi membantah ketika ditanya lambannya kerja SKPD itu karena ada kekhawatiran dari kalangan SKPD yang takut akan terjerat perkara hukum. Menurut Budi, hal itu tidak layak dijadikan alasan. Apalagi sekarang dengan sudah diberlakukan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Layanan ini lebih menjamin transparansi dan bisa menjadi penyelamat dari kemungkinan terjadinya kesalahan.

shs