Walah, 83 PNS Klaten Terima Kartu Jamkesmas

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Dok)

KLATEN — Sebanyak 83 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten masuk daftar penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah pusat.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Kepala Unit Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, Nurcholis Arif Budiman, mengungkapkan sebanyak 83 PNS yang masuk dalam daftar penerima kartu Jamkesmas itu diketahui setelah pihaknya merekap data penerima Jamkesmas di 401 desa dan kelurahan dalam sepekan terakhir.

Menurutnya, Tim Nasional Pencegahan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden, Boediono, menggunakan data lama dalam menentukan penerima Jamkesmas tahun ini.

“Data yang digunakan TNP2K berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2008. Sebelum menjadi PNS, orang tersebut masuk kategori tidak mampu yang berhak mendapat Jamkesmas. Karena data tidak diperbarui, tidak heran jika masih banyak ditemukan Jamkesmas yang salah sasaran,” terang Nurcholis saat ditemui wartawan di Kantor Dinas Kesehatan Klaten, Senin (18/3/2013).

Selain PNS, pihaknya juga menemukan 4.548 warga yang sudah meninggal dunia dan 1.924 warga pindah alamat namun tetap mendapat jatah kartu Jamkesmas. Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan 71 warga yang tidak masuk kategori miskin namun tetap menerima Jamkesmas.

“Kami juga menemukan 2.268 kartu Jamkesmas yang salah sasaran karena beberapa faktor seperti warga tersebut mendapat dobel kartu dan sudah punya asuransi kesehatan lain. Kalau ada yang dobel kartu, barangkali dulu usulannya melalui dua jalur berbeda seperti dari BPS dan kepala desa,” terang Nurcholis.

Nurcholis menjelaskan, semua kartu Jamkesmas yang salah sasaran itu sudah dikembalikan kepada Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kendati demikian, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan kepastian adanya penggantian dari kartu Jamkesmas yang salah sasaran tersebut.

“Pengembalian kartu dilakukan bertahap. Saat kami menemukan adanya kartu Jamkesmas yang tidak tepat sasaran, kami lalu mengembalikan ke Kemenkes saat itu juga,” tambah Nurcholis.

Pembagian kartu Jamkesmas di Klaten sempat diwarnai keributan di tingkatan bawah. Sejumlah warga sempat menggeruduk Kantor Dinkes Klaten lantaran anggota keluarganya tidak lagi mendapat kartu Jamkesmas. Padahal, anggota keluarnya selama ini mengandalkan Jamkesmas untuk berobat ke rumah sakit secara rutin.

“Ternyata masih banyak warga miskin yang tercoret dari daftar penerima Jamkesmas. Di sisi lain, masih banyak kartu Jamkesmas yang salah sasaran,” ujar Kepala Dinkes Klaten, dr Ronny Roekmito, saat ditemui di kesempatan berbeda.