Solopos.com, WONOGIRI — Proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB jenjang SMA di Kabupaten Wonogiri dinilai masih memunculkan sejumlah persoalan. Calon peserta didik baru di wilayah blank spot atau yang tidak ada sekolah negeri sulit diterima di SMA negeri karena terkendala jarak.
Hal itu mencuat dalam forum audiensi PPDB SMA/SMK di Kabupaten Wonogiri di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (1/7/2024). Dalam forum itu hadir antara lain Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Pelaksana Tugas Kepala Cabang Dinas VI Dikbud Provinsi Jawa Tengah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (KKS) SMA Wonogiri, camat, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Camat Eromoko, Wonogiri, Danang Erwanto, mengatakan di wilayahnya tidak ada SMA atau pun SMK negeri. Sejak PPDB sistem zonasi diterapkan, banyak anak-anak lulusan SMP dari Eromoko yang sulit melanjutkan ke SMA negeri terdekat, yaitu SMAN 1 Wuryantoro.
Dia mencontohkan pada 2024 ini, sedikitnya ada 430 anak di Eromoko yang lulus SMP. Sementara yang diterima di SMAN 1 Wuryantoro hanya 60 anak. Mereka diterima melalui tiga jalur, yaitu zonasi khusus 34 anak, prestasi 12 anak, dan afirmasi 14 anak.
Menurutnya, jumlah itu terlalu kecil dibandingkan lulusan SMP yang ada di Eromoko. Danang menyebut masih banyak anak-anak di Eromoko yang ingin sekolah di SMA negeri. Mereka secara akademik unggul. Akan tetapi terkendala sistem zonasi, mereka tak bisa masuk SMA negeri.
Jarak rumah mereka dinilai jauh dari SMAN 1 Wuryantoro sebagai sekolah negeri terdekat dari Eromoko. Danang menerangkan sebenarnya ada opsi bagi anak-anak Eromoko yaitu mendaftar di SMAN 1 Pracimantoro.
Tetapi jarak sekolah itu terlalu jauh. Mereka harus beberapa kali berganti transportasi umum untuk sampai ke sekolah itu. Di sisi lain, orang tua tidak tega dan belum siap anaknya indekos di dekat sekolah.
Asas Keadilan
“Ini kan menjadi persoalan. Anak-anak lulusan SMP di Eromoko itu banyak, tetapi ketika mereka mau daftar ke SMAN. Wuryantoro, tidak banyak yang diterima karena jaraknya dianggap jauh. Padahal secara akademik, mereka bagus,” kata Danang kepada Solopos.com, Senin.
Danang menyebut sistem zonasi PPDB SMA yang berjalan saat ini kurang memperhatikan asas keadilan. Meski tidak menyebutkan secara detail, dia mengatakan lulusan SMP di Eromoko jauh lebih banyak dibandingkan Wuryantoro. Dengan begitu, semestinya kuota yang diterima di SMAN 1 Wuryantoro lebih banyak dari Eromoko.
Di samping itu, Danang mengusulkan zonasi PPDB SMAN 1 Wuryantoro sebaiknya tidak mencakup Kecamatan Manyaran. Sebab di Manyaran sudah ada SMAN 1 Manyaran. Anak-anak dari kecamatan tersebut seharusnya diprioritaskan untuk masuk ke SMAN di kecamatan itu pula.
Sementara itu, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengakui sistem zonasi PPDB SMA yang saat ini diterapkan tidak mengakomodasi lulusan SMP secara adil. Sistem ini menimbulkan kegaduhan di desa-desa.
Misalnya, ada satu anak yang diterima di sekolah negeri. Kemudian anak tetangga rumahnya tidak diterima padahal secara akademik tidak kalah bahkan lebih unggul. Hal itu terjadi hanya karena rumah anak yang tidak diterima itu lebih jauh dari sekolah.
“Kalau mau adil, jangan pakai jarak. Sudah kembalikan saja seperti dulu, seleksi masuk berdasarkan potensi akademik siswa. Menurut saya pakai capaian akademik saja,” kata pria yang akrab disapa Jekek tersebut.
Opsi lainnya, kata Jekek, sistem zonasi yang saat ini diterapkan dimodifikasi agar lebih adil. Menurutnya, jarak atau cakupan zonasi yang digunakan semestinya hanya zonasi rukun tetangga.
Daya Tampung Sekolah Negeri
Hal itu seperti yang ditetapkan PPDB SMP di Kabupaten Wonogiri. Calon peserta didik yang berdomisili satu RT dengan sekolah otomatis diterima di sekolah tersebut. Sedangkan calon peserta didik yang berdomisili di luar RT sekolah, harus mendaftar pada jalur seleksi prestasi akademik.
“Nyatanya, PPDB SMP di Kabupaten Wonogiri ini tidak ada masalah dengan menggunakan sistem itu,” jelasnya.
Plt Kepala Cabang Dinas VI Provinsi Jawa Tengah, Agung Wijayanto, menerangkan di Jawa Tengah, daya tampung SMA/SMK negeri sebesar 41,27% dari total lulusan SMP. Sedangkan di Kabupaten Wonogiri daya tampung SMA/SMK negeri terhadap lulusan SMP sederajat sebesar 49,65%.
Dengan kondisi itu, tidak semua lulusan SMP sederajat bisa masuk di SMA/SMK negeri. Sebagian dari mereka harus melanjutkan sekolah di swasta. Agung mengatakan ada sejumlah wilayah kecamatan yang memang tidak memiliki SMA/SMK negeri atau blankspot.
Akan tetapi, pada PPDB tahun ini ada jalur zonasi khusus untuk wilayah-wilayah blank spot itu sebesar 12% dari daya tampung.
“Sebenarnya sistem zonasi ini kan untuk SMAN yang kuotanya 55%. Sementara yang SMK itu 75% [jalur masuk] menggunakan sistem prestasi. Yang menjadi titik permasalahan itu antara daya tampung [SMA/SMK negeri] dengan lulusan SMP ini belum seimbang,” kata Agung saat diwawancarai Solopos.com di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin.
Kendati demikian, kata Agung, di Kabupaten Wonogiri ketersediaan daya tampung SMA/SMK baik negeri maupun swasta sudah bisa memenuhi lulusan SMP sederajat. Ihwal usulan Bupati Jekek agar Dinas Pendidikan memodifikasi sistem zonasi, hal itu akan menjadi bahan kajian di tingkat provinsi.
Begitu juga dengan saran dari Camat Eromoko Danang Erwanto agar Kecamatan Manyaran tidak masuk dalam zonasi SMAN 1 Wuryantoro. ”Hasil diskusi ini nanti akan kami sampaikan ke Provinsi, kami bahas di sana,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
