SOLOPOS.COM - PERTEMUAN - Walikota Solo Joko Widodo (kiri) dan PB XIII Hangabei memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan dengan Muspida kota Solo di Loji Gandrung, Rabu (6/6). Pertemuan tersebut membahas kelanjutan rekonsiliasi internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. (JIBI/SOLOPOS/ Sunaryo Haryo Bayu)
PERTEMUAN - Walikota Solo Joko Widodo (kiri) dan PB XIII Hangabei memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan dengan Muspida kota Solo di Loji Gandrung, Rabu (6/6). Pertemuan tersebut membahas kelanjutan rekonsiliasi internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. (JIBI/SOLOPOS/ Sunaryo Haryo Bayu)
SOLO--Walikota Solo, Joko Widodo terlihat senang dan lega dengan hasil pertemuan hari itu yang berlangsung cepat. Jokowi mengaku tidak menyangka masalahnya bisa selesai secepat itu.
“Saya kira bakal lama, ternyata cepat juga. Tadi saja pertemuannya hanya 10-15 menit,” ujarnya.
Jokowi menambahkan pertemuan hari itu merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang memang direncanakan bertahap. Pertemuan itu membahas keinginan dari para kerabat Keraton yang akhirnya dipenuhi semuanya oleh Hangabehi dan Tedjowulan.
“Saya kira dengan pertemuan ini 100% masalah keraton sudah selesai. Tinggal acara tingalan jumenengan tanggal 15 Juni nanti. Semua sudah sepakat bahwa acara itu tetap diadakan. Semua ini juga tak lepas dari kerendahan hati dan kebesaran jiwa kedua pihak,” kata Jokowi.
Jokowi menolak membeberkan rencana untuk tanggal 15 Juni nanti. Dia hanya mengatakan yang jelas akan ada kirab untuk mengantarkan Hangabehi dan Tedjowulan ke keraton.
Sementara itu, menjawab pertanyaan tentang pemberian gelar kepada Hercules, Tedjowulan mengatakan hal itu sudah didasarkan pertimbangan yang matang. Pemberian gelar itu sudah direncanakan sejak dua tahun lalu.
“Kalau orang masih berpikir siapa yang ada do balik seseorang, kapan negara ini akan maju? Saya sendiri melihat kenapa Hercules sampai dipakai oleh Prabowo pasti kan ada alasan dan tujuannya,” katanya.
Saat ditanya mengenai bantuan untuk keraton, Tedjowulan juga tak segan menjawab. Menurutnya, itu sudah jadi komitmen pemerintah dari pusat hingga daerah. Kalau sampai sekarang belum disampaikan kepada seluruh kerabat dan publik, itu dikarenakan masih ada persoalan terkait surat menyurat.
Satu hal yang jelas, Tedjowulan mengatakan revitalisasi itu harus dimulai dari bagian yang sakral terlebih dahulu, baru kemudian pada bagian tempat tinggal dan seterusnya. Tentunya, dalam revitalisasi itu akan ada supervisi dari pemerintah sehingga jelas pertanggungjawabannya.
