Solo (Solopos.com) – Walikota Solo Joko Widodo menegaskan tidak akan merombak jajaran pejabat struktural di tubuh Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tirtonadi Solo sehubungan dengan mencuatnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) di terminal tersebut.
Walikota lebih menyoroti sistem manual yang saat ini masih diterapkan di terminal. Walikota menilai sistem itulah yang dapat membuka peluang terjadinya pungli, sehingga perlu diubah dengan sistem elektronik.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Saya lebih setuju sistemnya diubah menggunakan sistem elektronik, misalnya dengan penerapan smart card. Sedangkan untuk merombak pejabat struktural yang sudah ada saat ini, saya rasa tidak perlu,” ungkap Walikota ketika ditemui wartwan di Balaikota Solo, Rabu (23/2).
Diakui Walikota, pihaknya pernah memutasi dua kepala UPTD Terminal Tirtonadi sebelumnya, yakni Sardjono dan M Arif Muttaqin berkaitan dengan kasus yang sama. Namun menurutnya, kasus kali ini berbeda.
“Kalau kasusnya sekarang berbeda dengan pungli sebelumnya. Sebab ada indikasi awak bus yang mengaku terkena pungli membayar retribusi lebih dari ketentuan supaya bisa diloloskan karena bus yang dibawa tidak memenuhi persyaratan izin trayek secara lengkap,” terangnya.
sry
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
