SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Solopos.com)–Komisi IV DPRD Solo menyoroti efektivitas kegiatan pemberdayaan perempuan menyusul makin banyaknya jumlah wanita miskin di Kota Bengawan.
Kondisi tersebut ditengarai tidak sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan pemberdayaan perempuan yang makin tahun makin banyak. Tercatat setiap tahun Pemkot menggelontorkan dana miliaran rupiah di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk perempuan.
Ketua Komisi IV DPRD Solo, Teguh Prakoso menuturkan alokasi anggaran untuk perempuan sangat besar. “Saya tidak hapal berapa angkanya namun miliaran rupiah yang pasti. Memang aneh dengan anggaran yang sedemikian besar serta kegiatan yang begitu banyak, jumlah wanita miskin masih saja banyak malah bertambah,” jelasnya, Jumat (30/9).
Berdasar data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), jumlah wanita miskin di Kota Solo pada 2010 lalu sebanyak 1.427 orang. Sementara pada 2009 lalu jumlah wanita miskin sebanyak 1.387 orang.
Dengan masih banyaknya jumlah wanita miskin, Teguh menambahkan, Pemkot khususnya dinas terkait harus melakukan evaluasi. “Terus terang kami tidak tahu apa penyebabnya namun kami tengarai kegiatan tersebut tidak tepat sasaran. Orangnya atau penerimanya memang sudah tepat namun sekali lagi realisasi kegiatannya yang tidak tepat,” tandasnya.
Anggota Komisi IV DPRD, Reny Widyawati menuturkan alokasi anggaran untuk perempuan sangat besar. “Untuk PKK misalnya, di tingkat kota mendapat anggaran Rp 300 juta sementara yang di kecamatan mendapat Rp 5 juta. Belum lagi yang di tingkat kelurahan. Dana per Posyandu senilai Rp 1,8 juta, dana Dharma Wanita senilai Rp 75 juta, pelatihan di Dinsos, Bapermas serta banyak lagi anggaran lainnya,” ujar dia.
Legislator lainnya, Istiyaningsih mengungkapkan keprihatinannya soal perempuan miskin di Kota Bengawan. “Kalau pelatihan saya lihat masih minim. Harusnya diperbanyakan serta ditambah dengan bantuan modal,” ujarnya.
(aps)